Kompas.com - 16/05/2014, 19:36 WIB
Anies Baswedan Icha RastikaAnies Baswedan
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan menilai wajar jika hingga saat ini Partai Demokrat belum memutuskan sikap terkait pengusungan capres mau pun cawapres. Dengan perolehan suara 10 persen, ia memahami, jika Demokrat belum memastikan apakah peserta konvensi bisa diusung dalam Pemilu Presiden 2014 atau tidak.

"Saya rasa yang jadi penghalang itu karena Demokrat tidak bisa calonkan sendiri," kata Anies, seusai pengumuman hasil konvensi di DPP Partai Demokrat, Jumat (16/5/2014) siang.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden Pasal 9, partai politik atau gabungan partai politik baru bisa mengusung pasangan capres dan cawapres jika mendapatkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Hingga saat ini, Demokrat juga belum mendapatkan mitra untuk berkoalisi.

"Soal pencalonan, tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri. Semua butuh kerja sama. Bedanya, ada yang kerja samanya singkat. Ada yang panjang," tambah Anies.

"Pada saat ini karena belum ada kesepakatan koalisi jadi tidak bisa didorong. Kalau tadi lihat masih ada empat hari tunggu saja," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengumumkan hasil survei 11 peserta konvensi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (16/5/2014). Dahlan menempati urutan teratas. Namun, secara keseluruhan, elektabilitas peserta konvensi masih rendah.

Partai Demokrat melakukan dua kali survei yakni pada bulan Januari dan Mei 2014. Tiga lembaga survei digunakan yakni Lembaga Survei Indonesia, Markplus, dan Populi Center. Belum diputuskan apakah nantinya Partai Demokrat akan tetap mengusung peserta konvensi sebagai capres dan cawapres atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.