Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revolusi Mental Jokowi Dipertanyakan...

Kompas.com - 13/05/2014, 07:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto menilai, visi misi revolusi mental yang ditawarkan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, sudah sangat baik. Hanya, Heri mempertanyakan implementasi dari revolusi mental itu.

Dia menilai, sosok Jokowi belum tercermin penuh dalam visi misinya yang dia tulis di halaman opini Kompas pada 10 Mei 2014 lalu. Oleh karena itu, dia meminta agar Jokowi terlebih dahulu mempraktikkan revolusi mental itu, baru kemudian mengampanyekan kepada publik.

"Jokowi harus memberi komitmen, dia harus memberi contoh teladan bahwa pembangunan karakter dan mental yang ditulisnya itu dimulai dari dirinya sendiri," kata Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2014) malam.

Heri menilai, sebagai kepala daerah, Jokowi memang telah memberikan komitmen terbaik untuk menyelesaikan masalah di daerah yang dipimpinnya. Namun, untuk kapasitas sebagai calon presiden, menurutnya, blusukan yang dilakukan Jokowi belum cukup. Ini sebab, Indonesia merupakan negara besar dengan permasalahan yang juga tak kalah besar.

"Betul jokowi sudah melaksanakan di Surakarta, di Jakarta. Untuk skup lokal cukup, tapi ini kan bicara dalam skala nasional," ujar akademisi Universitas Mercubuana itu.

Salah satu contoh permasalahan bangsa yang masif, menurut dia, adalah soal pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. Heri menilai, Jokowi masih mempunyai komitmen yang minim dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kalau dia berani mengatakan seperti di China, saya korupsi silakan gantung saya. Teladan dan komitmennya harusnya seperti itu," tambah Heri.

"Itu korupsi cuma salah satu contoh saja. Untuk masalah lain juga begitu. Perlu implementasi. Perlu ada platform yang jelas, supaya tidak jadi retorika belaka," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com