Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli: Bank Century Tak Layak Diselamatkan

Kompas.com - 12/05/2014, 16:09 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Pengamat ekonomi Hendri Saparini menilai Bank Century memang tidak layak mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) maupun suntikan dana talangan (bail out). Menurut dia, Bank Century saat itu tidak memenuhi syarat mendapat FPJP dan sudah bermasalah sejak awal.

"Bank Century yang semestinya tidak layak mendapat penyelamatan, dia justru diselamatkan," kata wanita yang akrab disapa Rini itu saat menjadi saksi ahli di sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Rini menjelaskan, salah satu syarat mendapat FPJP yaitu harus memiliki capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal minimum sebesar 8 persen dan aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP memenuhi kriteria kolektibilitas lancar selama 12 bulan terakhir.

Saat itu, September 2008 CAR Bank Century hanya 2,35 persen. Selain itu, surat-surat berharga (SSB) Bank Century juga banyak yang bermasalah. Namun, saat itu Bank Indonesia justru mengubah Peraturan BI (PBI) tentang FPJP. Agar Bank Century mendapat FPJP, persyaratan CAR diubah menjadi minimum positif saja.

Selain itu, lanjut Rini, Bank Century adalah bank kecil dan sejak tahun 2005 diketahui sudah bermasalah manajemennya. Sebagai bank kecil, seharusnya Bank Century tidak terlalu berdampak pada bank-bank lain.

"Solusinya bukan menyelamatkan karena bank sudah tidak sehat dan bank kecil. Harus melihat industri, bank nasional tidak terganggu, dan ekonomi makro tidak terganggu. Maka, kalau ditutup pun tidak akan menjadi masalah," terang Rini.

Rini menjelaskan, kondisi perekonomian pada 1998 dan 2008 pun berbeda. Menurut dia, tahun 2008 tidak terlihat kekhawatiran terjadi krisis di Indonesia meskipun terjadi krisis global.

"Industri perbankan tidak mengalami permasalahan sama dengan bank tersebut dan juga kondisi makro-ekonomi," ujar peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com