Jokowi Minta Surya Paloh Lakukan Serangan Udara

Kompas.com - 02/05/2014, 21:11 WIB
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo (kanan) menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas Pilpres 2014. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOBakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo (kanan) menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas Pilpres 2014.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, meminta Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang juga pemilik Media Group, Surya Paloh, untuk segera melakukan serangan udara. Hal itu dikatakan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan Surya, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).

"Serangan udara jangan menunggu-nunggu waktu. Kalau bisa hari ini, sore ini, serangan udara harus sudah mulai. Jangan nunggu-nunggu lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, serangan udara perlu segera dilakukan mengingat semakin sempitnya waktu menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli mendatang. Ia juga meminta tim pemenangannya untuk mempersiapkan isu-isu untuk mendongkrak citranya.

"Ini permintaan pribadi saya lho," kata Gubernur DKI Jakarta itu, disambut tawa oleh Surya Paloh.

Selain itu, dia juga meminta agar serangan darat dilakukan baik dari tim PDI-P, Partai Nasdem, maupun para relawan yang pro-Jokowi. Jokowi berharap berbagai serangan itu efektif sehingga mengantarkan dirinya menjadi presiden 2014-2019.

"Ini tinggal 60 hari. Jadi ini sudah tidak perlu ada rapat-rapat lagi. Besok semuanya langsung aksi, kerja. Yang udara masuk serangan udara, yang darat masuk serangan darat, kalau ada laut, kita masuk serangan laut," tandasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X