Kompas.com - 02/05/2014, 21:11 WIB
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo (kanan) menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas Pilpres 2014. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOBakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo (kanan) menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas Pilpres 2014.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, meminta Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang juga pemilik Media Group, Surya Paloh, untuk segera melakukan serangan udara. Hal itu dikatakan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan Surya, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).

"Serangan udara jangan menunggu-nunggu waktu. Kalau bisa hari ini, sore ini, serangan udara harus sudah mulai. Jangan nunggu-nunggu lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, serangan udara perlu segera dilakukan mengingat semakin sempitnya waktu menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli mendatang. Ia juga meminta tim pemenangannya untuk mempersiapkan isu-isu untuk mendongkrak citranya.

"Ini permintaan pribadi saya lho," kata Gubernur DKI Jakarta itu, disambut tawa oleh Surya Paloh.

Selain itu, dia juga meminta agar serangan darat dilakukan baik dari tim PDI-P, Partai Nasdem, maupun para relawan yang pro-Jokowi. Jokowi berharap berbagai serangan itu efektif sehingga mengantarkan dirinya menjadi presiden 2014-2019.

"Ini tinggal 60 hari. Jadi ini sudah tidak perlu ada rapat-rapat lagi. Besok semuanya langsung aksi, kerja. Yang udara masuk serangan udara, yang darat masuk serangan darat, kalau ada laut, kita masuk serangan laut," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Nasional
RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Nasional
Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Nasional
Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.