Kompas.com - 01/05/2014, 02:32 WIB
Ilustrasi Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat KOMPAS.com/Indra AkuntonoIlustrasi Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tidak akan otomatis diajukan Partai Demokrat menjadi bakal calon presiden. Jika elektabilitasnya rendah, pemenang konvensi tak akan diusung menjadi bakal calon presiden.

"Nanti kami lihat hasilnya dengan tiga capres yang lain. Kalau terlalu jauh, sulit kan. Sehingga opsinya, mungkin tidak dicalonkan," ujar Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan usai rapat di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (30/4/2014).

Syarief mengatakan, saat ini Partai Demokrat memiliki banyak opsi dalam peta koalisi. Jika Demokrat ternyata tidak jadi mengusung bakal calon presiden dari pemenang konvensi, ujar dia, partainya berpeluang bergabung bersama partai lain untuk mengusung bakal calon presiden.

Sebaliknya, kata Syarief, bila elektabilitas pemenang konvensi cukup menjanjikan, maka Partai Demokrat akan membentuk poros baru dengan mengajak partai lian berkoalisi. Opsi lainnya, imbuh dia, pemenang konvensi akan diajukan sebagai bakal calon wakil presiden.

"Kami sekarang masih menunggu hasil survei (elektabilitas peserta konvensi). Pemenang konvensi nantinya hanya akan berdasarkan hasil survei. Kurang lebih tanggal 5 Mei nanti, akan diketahui bagaimana langkah kami ke depan," imbuh Syarief.

Berdasarkan hasil hitung cepat Kompas, Partai Demokrat berada di tempat keempat dengan perkiraan perolehan suara sebesar 9,43 persen. Untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai itu butuh berkoalisi agar memenuhi ambang batas 25 persen suara sah.

Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat berlangsung sejak September 2013, mengikutsertakan 11 kandidat dengan beragam latar belakang. Konvensi sudah mencapai akhir dan sekarang para peserta tengah disurvei oleh tiga lembaga untuk menentukan elektabilitas sebagai penentu pemenang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.