Hendra: Masa Kelas III SD Jadi Direktur?

Kompas.com - 30/04/2014, 16:57 WIB
Hendra Saputra, sopir dan office boy dari Direktur Utama PT Rifuel, Riefan Avrian menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek videotron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (17/4/2014). KOMPAS.COM/DIAN MAHARANIHendra Saputra, sopir dan office boy dari Direktur Utama PT Rifuel, Riefan Avrian menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek videotron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hendra Saputra, sopir dan office boy di perusahaan PT Rifuel milik Riefan Avrian, mengaku dipaksa bosnya itu untuk menandatangani surat penetapannya sebagai Direktur Utama PT Imaji Media. Padahal, Hendra merasa tak memiliki kompetensi sebagai direktur karena ia tak tamat sekolah dasar (SD).

"Saya ini udah dizalimi. Masa sih kelas III SD jadi direktur? Kalau jadi direktur, saya ambil dong duitnya semua," kata Hendra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Hendra adalah terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Adapun PT Imaji sengaja didirikan Riefan untuk bisa mendapat proyek videotron. Riefan sendiri diketahui adalah anak Menteri Koperasi dan UKM Sjariefuddin Hasan.

Hendra mengaku tak pernah membaca surat-surat yang disodorkan Riefan untuk ditandatangani. Hendra pun takut kehilangan pekerjaan sehingga ia terpaksa mengikuti perintah Riefan.


"Ya, saya namanya karyawan, kan takut kehilangan pekerjaan," katanya.

Untuk mendirikan perusahaan tersebut, Riefan meminjam KTP Hendra. Hendra pun kemudian diangkat sebagai direktur utamanya. Hendra mengaku tak pernah dijanjikan uang oleh Riefan. Akhirnya PT Imaji memenangi proyek videotron.

Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada Februari-Mei 2013. BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp 2,695 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.780.298.943. Dalam dakwaan, Hendra disebut bersama-sama Riefan melakukan korupsi proyek videotron sehingga telah memperkaya Hendra dan Riefan.

Dalam dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan Hendra dan Riefan dituntut, dengan berkas perkara yang terpisah. Namun, belum diketahui status Riefan saat ini apakah tersangka atau saksi. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Adi Toegarsman beberapa waktu lalu menolak memberi konfirmasi mengenai status Riefan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X