Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuzy Sebut Konflik PPP Murni dari Internal

Kompas.com - 20/04/2014, 18:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy mengungkapkan konflik yang terjadi di partainya tidak ditunggangi partai lain. Dia melihat sejauh ini, konflik itu murni tercipta lantaran persoalan di internal partai berlambang ka'bah itu.

"Yang kami rasakan, ini murni mal-administrasi dan mal-tindakan," ujar politisi yang kerap disapa Romy itu dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Romy mengimbau agar seluruh selisih pendapat yang terjadi antar-pengurus PPP tidak sampai berujung pada kekacauan. Ketua Komisi IV DPR itu mengingatkan agar seluruh pengurus mengikuti hukum dan norma yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Dia pun menyindir sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mendeklarasikan dukungan PPP kepada bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Romy menuding bahwa sikap Suryadhama adalah sikap pribadi, bukan sikap partai.

"Tidak bisa partai ini diputuskan orang per orang. Keputusan partai harus didasarkan pada alasan azas kolektif kolegial, sehingga siapa pun yang bertindak di atas konstitusi partai, harus diingatkan meski itu Ketum," ucap Romy.

Sebelumnya, Suryadharma menduga kisruh yang terjadi di tubuh PPP dipicu oleh pihak eksternal. Hal tersebut disampaikan Suryadharma usai menghadiri sidang kabinet di Istana Negara, Kamis (17/4/2014) lalu.

"Aroma itu kuat," ujar Menteri Agama itu saat ditanya wartawan. Suryadharma membenarkan bahwa konflik dipicu partai lain yang tidak ingin PPP berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Adapun, konflik PPP bermula saat Suryadharma Ali bersama Djan Faridz dan KH Noer hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Maret lalu. Tak hanya hadir, Suryadharma bahkan melakukan orasi dan mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres.

Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April lalu, internal PPP mulai menunjukkan perpecahan. Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi mengatakan tindakan Suryadharma telah membuat perolehan suara partai berbasis Islam ini turun. Suryadharma dianggap mengganggu konsolidasi kader di akar rumput dengan melimpahkan dukungannya ke partai lain, saat pileg belum selesai. Wakil Ketua Umum PPP lainnya, Suharso Monoarfa juga menyuarakan hal serupa.

Puncaknya, Suryadharma mengeluarkan surat pemecatan terhadap Suharso dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Kubu Suharso yang menentang Suryadharma bersama Emron langsung merapatkan barisan dan menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu (19/4/2014 malam dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com