Wakil Bupati Lampung Selatan Akui Pernah Beri Susi Rp 100 Juta

"Yang minta Pak Sugiarto. Keterangan Beliau (Sugiarto) untuk biaya operasional Bu Susi," kata Eki Setyanto, saat bersaksi dalam sidang dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, dengan terdakwa Susi Tur Andayani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (17/4/2014).

Ia mengatakan, uang tersebut diserahkannya kepada Sugiarto di Hotel Redtop yang kemudian diteruskan kepada Susi Tur. Menurut Eki, ia mengenal Susi melalui Sugiarto, yang kemudian ditunjuk untuk menghadapi sengketa Pilkada di MK.

"Saya tidak tahu tim sukses apa bukan, tapi selama Pilkada dia (Sugiarto) atur semuanya," ujarnya.

Selain Pilkada Lebak, Banten, Susi juga didakwa menjadi perantara penyerahan uang kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lampung Selatan tahun 2010. Uang sejumlah Rp 500 juta ini berasal dari pasangan calon terpilih yang mengajukan sengketa ke MK, yakni Rycko Menoza-Eki Setyanto.

Sementara itu, Rycko Menoza selaku Bupati Lampung Selatan, membantah pernah menyerahkan uang kepada Susi terkait penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak pernah," kata Rycko, saat bersaksi di persidangan yang sama, Kamis (17/4/2014).

Selebihnya, ia mengaku tidak ingat ada tidaknya pemberian uang ke Susi setelah putusan sengketa di MK. H

akim Ketua Gosen Butar Butar pun mempertanyakan pengakuan Rycko. "Mana yang benar, tidak ingat atau tidak pernah?" tanya Gosen.

"Yang tidak pernah pada saat pertemuan dengan Sugiarto, saya tidak pernah memberikan sesuatu," jawab dia.

Rycko mengaku tidak menyetor uang karena yakin gugatan yang diajukan lawan politiknya akan ditolak MK. Alasannya, menurut dia, pihaknya mengantongi kemenangan dengan selisih hingga  persen. 

Rycko menjelaskan, Susi dipilih menjadi kuasa hukum menghadapi gugatan hasil Pilkada Lampung Selatan tahun 2010 karena sudah berpengalaman pada kasus Pilgub Lampung Sjachroedin ZP.

"Bu Susi digunakan Sjachroedin, Gubernur Lampung, untuk jadi pengacara. Kemudian, Bu Susi berjuang akhirnya menang," ujarnya.

Selain itu, ia menganggap Susi mengenal banyak orang di MA. Menurutnya, Susi mudah mendapat akses di MA karena ia berlatar belakang hukum.

Susi diancam Pasal 12 huruf e Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20/2001.