Jokowi Janji Bangun Kabinet Kerja, Bukan Kabinet Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 16/04/2014, 07:50 WIB
Hasil pembobotan Hitung Cepat Kompas, 9 April 2014. KOMPASHasil pembobotan Hitung Cepat Kompas, 9 April 2014.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo tak ingin pemerintahannya—jika dia terpilih menjadi presiden—tersandera koalisi partai politik. Ia ingin komposisi kabinet bukan diisi personel hasil koalisi bagi-bagi kursi, melainkan orang yang kredibel di bidangnya.

"Kita ingin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik. Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja," ujar Jokowi di dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014). "Beban masalah kita di Indonesia berat. Saya ndak ingin menteri kita nanti sibuk urus partai, saya bilang ndak ada."

Pernyataan Jokowi direspons positif sejumlah pemimpin redaksi media massa yang hadir. Ada yang mengangguk-angguk. Ada juga yang mengangkat dua jempolnya untuk Jokowi serta ada juga yang langsung menyambut pernyataannya dengan tepuk tangan.

Hampir semua pemred media massa hadir dalam pertemuan ini. Sebelumnya, Jokowi pernah pula mengatakan, jika dia terpilih menjadi presiden di Indonesia, kabinet menteri akan lebih banyak diisi oleh orang profesional ketimbang dari partai politik seperti yang terjadi selama ini.

Jika satu partai cukup, ya sudah

Menurut Jokowi, percuma mengembangkan "koalisi gemuk" tetapi ujung-ujungnya membebani si penguasa pemerintahan dengan bagi-bagi kursi. Dia pun lalu bertutur soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan, dalam pertemuan dengan Paloh itu, dia sama sekali tak menyinggung soal jatah kursi maupun calon wakil presiden sebagai pendampingnya. "Saya ngomong apa adanya, ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satu pun soal cawapres atau menteri. Saya cerita aja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai," ujarnya.

"Kalau Nasdem satu saja cukup (untuk koalisi), ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak, ya kita begini terus. Bagi-bagi kursi," lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Siap ambil risiko

Kendati demikian, Jokowi sadar strategi politik itu mengandung banyak risiko. Jika gabungan PDI-P dengan Nasdem hanya ada 25 persen suara, misalnya, dia mengatakan ada kemungkinan koalisi ini akan menjadi musuh bersama bagi partai lain.

Namun, lagi-lagi Jokowi mengaku tidak gentar. Dia berkaca dari peta koalisi PDI-P dan Gerindra di Jakarta yang hanya 17 persen suara, program unggulannya tetap berjalan. "APBD jadi mundur, ya itu konsekuensi saja. Tapi nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja," ujar Jokowi. "Kalau di-backup rakyat dan media, saya tidak takut."

Beberapa pemred yang hadir dalam pertemuan ini antara lain adalah Pemred SCTV serta Indosiar Nurjaman Mochtar, Pemred JakTV Timbo Siahaan, Pemred Berita Satu TV Don Bosco Selamun, Pemred Harian Kompas Rikard Bagun, Pemred Harian Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Pemred Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, Pemred Media Indonesia Usman Kansong, dan Pemred Republika Nasihin Masha.

Suasana pertemuan terbuka itu cukup hangat, dipandu oleh Nurjaman. Pertemuan diisi dengan dialog aktif antara Jokowi dan sejumlah pemred. Banyak saran, kritik, serta pertanyaan yang keluar dari para pemred. Jokowi pun menjawabnya dengan lancar. Seusai pertemuan, para pemred menyempatkan diri untuk berfoto bersama Jokowi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X