Pengamat: "Money Politics" Hambat "Jokowi Effect"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, "Jokowi effect" dalam pemilu legislatif 9 April kemarin tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap PDI Perjuangan karena terhambat oleh berbagai faktor. Salah satunya, menurut dia, adalah "money politics" atau politik uang yang dilakukan oleh lawan politik PDI-P.

"Ini banyak faktor yang terjadi pileg, tidak bisa "Jokowi effect" ini dianalisis dengan satu sisi saja. Misalnya ada faktor money politics. Kampung saya itu ada beberapa caleg yang memberi uang ke kelompok di sana," kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Kenapa Efek Jokowi Tidak (Di)maksimal(kan)?' di Cikini, Jakarta, Selasa (15/4/2014) siang.

Menurut Boni, politik uang memang sangat berpengaruh dalam proses pemilu. Bahkan, dia menilai, politik uang ini akan lebih ampuh daripada serangan udara dan pencitraan melalui media massa.

Pernyataan Boni itu diamini oleh pengamat politik lainnya, Burhanuddin Muhtadi. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah poltik uang itu memang benar-benar terjadi secara signifikan.

"Tapi kalau benar ada politik uang seperti yang dikatakan Boni tadi, jelas itu akan menghambat elektabilitas Jokowi," ujar dia.

Selain politik uang, tambah Boni, efek Jokowi juga tidak bekerja karena Gubernur DKI Jakarta itu bukan lah petarung langsung di pemilu legislatif. Di pemilu presiden mendatang, dia meyakini Jokowi akan menang telak.

"Lagipula, saya tidak setuju kalau dikatakan tidak ada "Jokowi effect". Lucu juga sebenarnya banyak orang nanya kenapa efek Jokowi tidak bekerja? Kalau enggak ada Jokowi, PDI-P cuma dapat 11 persen," pungkas Boni.

Berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PDI-P dalam pileg sekitar 19 persen. Adapun target PDIP mencapai 27 persen. Hasil resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum nantinya.