Jokowi-Surya Paloh Buang Tradisi Bagi-bagi Kursi Menteri, Gerindra Tawarkan "Power Sharing"

Kompas.com - 12/04/2014, 19:15 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan). KOMPAS.COM/VITALIS YOGI TRISNA DAN RODERICK ADRIAN MOZESPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan).
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com
- Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengatakan partainya akan menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri ketika berkoalisi dengan partai politik lain. Menurut Jokowi, Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan PDI-P telah menyetujui hal itu.

Sementara, Partai Gerindra yang juga tengah berusaha membangun koalisi dengan enam partai menyebut pembagian kekuasaan tak mungkin dihindari dalam koalisi.

"Kita mempunyai sebuah platform yang sama. Ini yang ingin kita bangun ke depan. Kemudian juga membuang jauh-jauh karakter transaksional, karakter bagi-bagi kursi, karakter bagi-bagi menteri. Kami, PDI-P dan Nasdem setuju dengan itu," kata Jokowi di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014).

Jokowi mengatakan, PDI-P dan Partai Nasdem memiliki pemikiran yang sama untuk menguatkan sistem presidensial pada pemerintahan ke depan. Pertemuannya dengan Paloh hari ini, lanjut Jokowi lebih banyak membahas kesamaan visi misi untuk kepentingan bangsa.

"Yang paling substantif adalah memang ingin kita membalikan lagi roh presidensial yang kuat dalam pemerintahan ke depan," kata dia.

Hal senada dikatakan Paloh. Ia mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi hari ini sama sekali tak membahas susunan kabinet menteri pada pemerintahan nanti. Menurutnya, Partai Nasdem dan PDI-P sama-sama ingin memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial.  

"Masalah protofolio kabinet menteri, enggak dibicarakan, enggak disinggung sama sekali," kata dia.

Bahkan pertemuan hari ini, kata Paloh, belum membahas siapa calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi. Paloh mengatakan, Partai Nasdem bisa saja mengajukan tokoh internal maupun eksternal partai sebagai pendamping Jokowi. Hal itu pun akan dibicarakan langsung dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam dua atau tiga hari ke depan.

Koalisi "tenda besar" Gerindra

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengatakan, Partai Gerindra ingin membentuk koalisi gemuk dengan merangkul banyak partai politik. Gerindra menyebutnya dengan koalisi "tenda besar" (baca: Dekati Enam Partai, Gerindra Ingin Koalisi "Tenda Besar").

Saat ini, Gerindra setidaknya tengah menjalin komunikasi dengan enam partai politik seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Dengan mengusung koalisi gemuk, Fadli menuturkan, Partai Gerindra berusaha membuat koalisi yang kokoh. Dia tidak menampik nantinya akan ada pembagian kekuasaan terhadap partai-partai politik yang berkoalisi dengan Gerindra.

"Harus ada power sharing. Tidak mungkin itu tidak ada. Tapi yang pasti, capres kami tetap yang akan diajukan yaitu pak Prabowo," ujar Fadli. 




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X