Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Minta KPK Periksa SBY dan Ibas sebagai Saksi Meringankan

Kompas.com - 11/04/2014, 19:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melalui pengacaranya, Firman Wijaya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai saksi meringankan baginya.

Menurut Firman, SBY perlu diperiksa KPK karena dianggapnya mengetahui soal pemberian uang Rp 250 juta yang digunakan sebagai uang muka pembelian mobil Toyot Harrier. Mobil ini diduga sebagai salah satu bentuk hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Sementara Ibas, menurut Firman, mengetahui soal pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung karena ketika kongres itu berlangsung sekitar 2010, Ibas menjadi steering committee.

"Karena itu kami meminta kepada penyidik KPK untuk dihadirkan Pak SBY dan Pak Edhie Baskoro sebagai saksi yang meringankan yang bisa menjelaskan ini," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/4/2014), seusai mendampingi Anas diperiksa sebagai tersangka Hambalang.

Selain itu, menurut Firman, SBY adalah pihak yang mendorong agar Anas memenangkan Kongres Partai Demokrat 2010. Sebelum pelaksanaan Kongres, kata Firman, Anas mengikuti pertemuan dengan SBY di Wisma Negara. Hadir pula dalam pertemuan itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Menurut Firman, dalam pertemuan di Wisma Negara tersebut SBY menekankan kepada Anas agar menghadang Marzuki Alie yang juga maju sebagai calon ketua umum ketika itu.

"Di situ ada disampaikan kepada Mas Anas bahwa apa jadinya Partai Demokrat kalau dipimpin Marzuki Alie, itu yang ditekankan terus Pak SBY kepada Mas Anas," katanya.

Firman menambahkan, pertemuan di Wisma Negara ini merupakan pertemuan penting yang mendahului pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Dia membantah kalau Anas menggunakan uang korupsi untuk membiayai pemenangannya dalam Kongres.

"Kalau Mas Anas sudah menjelaskan bahwa dia hanya punya tim relawan yang tidak pernah menargetkan proses pembiayaan, tapi sesungguhnya menyangkut proses pelaksanaan Kongres, Pak SBY dan Mas Ibas tahu persis, apalagi ada pertemuan di Wisma Negara," sambungnya.

Sementara itu, seusai diperiksa KPK, Anas menilai tim penyidik seharusnya memeriksa Ibas untuk mengonfirmasi soal penerimaan uang 200.000 dollar AS.

Sebelumnya, Firman menyebut Ibas menerima 200.000 dollar AS. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh latar belakang pemberian uang tersebut. Terkait tudingan pihak Anas ini, tim pengacara SBY dan keluarga telah membantahnya.

Anggota tim pengacara SBY dan keluarga, Palmer Situmorang, menyayangkan cara-cara tim kuasa hukum Anas yang dinilainya mengedepankan upaya publikasi daripada pendekatan hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com