Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: "Quick Count" Hanya untuk Menggiring Opini

Kompas.com - 10/04/2014, 22:24 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, hasil hitung cepat (quick count) hanya bertujuan menggiring opini untuk perhitungan resmi yang akan dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, PBB berada di posisi terbawah bersama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Itu semua bagian dari penggiringan opini yang nantinya hasil akhir pemilu harus menyesuaikan diri dengan hasil quick count," kata Yusril melalui pesan singkat, Kamis (10/4/2014).

Dalam sejumlah hasil hitung cepat, perolehan suara PBB dan PKPI tak mencapai ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Yusril menuding PBB dan PKPI telah dikondisikan untuk tidak mengikuti Pemilu 2014. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

"Sejak awal PBB dan PKPI mereka kondisikan untuk tidak ikut pemilu," ujar bakal calon presiden dari PBB itu.

Seperti diketahui, PBB dan PKPI ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu oleh KPU setelah gugatannya dimenangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). PBB mendapat nomor urut 14 dan PKPI di nomor 15.

Sementara itu, berdasarkan hasil hitung cepat, PKPI dan PBB terancam tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat karena perolehan suara di bawah syarat ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.

Hasil Hitung Cepat Kompas dengan data terkumpul 93 persen, Kamis (10/4/2014), pukul 22.21 WIB. PBB berada di peringkat 11 dengan 1,5 persen suara. Sementara, PKPI berada di urutan buncit dengan 0,94 persen suara.

Adapun, quick count Indikator Politik Indonesia yang ditayangkan Metro TV, PKPI juga berada di urutan buncit dengan angka 0,94 persen dan PBB sebesar 1,53 persen. Hasil itu berdasarkan data yang terkumpul sebesar 77 persen. Begitu pula hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia yang ditayangkan TV One berdasarkan data yang terkumpul sebesar 79,8 persen. PKPI berada di urutan paling bawah dengan angka 0,97 persen dan PBB 1,34 persen.

Hasil hitung cepat bukan hasil resmi karena hasil resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Mei mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com