Kompas.com - 10/04/2014, 21:05 WIB
Petugas melipat surat suara Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014). Surat suara yang terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD ini akan didistribusikan ke sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Selatan.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melipat surat suara Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014). Surat suara yang terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD ini akan didistribusikan ke sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Selatan.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga Kamis (10/4/2014) pukul 20.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan dari daerah, surat suara tertukar pada pemungutan suara Rabu (9/4/2014) kemarin terjadi di 17 provinsi. Hal ini tersebar di 69 kabupaten/kota di 476 tempat pemungutan suara (TPS).

"Informasi sampai pukul 20.00 WIB malam ini, laporan surat suara tertukar itu di 476 TPS, di 69 kabupaten/kota, dari 17 provinsi. Paling tinggi itu tercatat di Jawa Barat yang terjadi di 17 kabupaten/kota dan 277 TPS," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (10/4/2014) malam.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan KPU kabupaten/kota, jenis surat suara yang paling banyak tertukar adalah surat suara untuk lembaga perwakilan DPRD Kabupaten/Kota. Jadi, kata dia, kemungkinan terbesar adalah, kesalahan terjadi saat penyortiran surat suara di KPU Kabupaten/Kota.

"Karena yang tertukar hanya antar-dapil di dalam satu kabupaten/kota. Tapi kalau ada yang tertukar antar kabupaten/kota, sangat mungkin itu kesalahan dari pabrik percetakan," ujarnya.

Meski kasus surat suara tertukar cukup banyak, menurut Arief, jika dibandingkan dari total TPS di Indonesia persentasenya sebesar 0,08 persen dari jumlah TPS seluruh Indonesia.

Pada pemungutan suara Pemilu Legiatif 2014, Rabu (9/4/2014) kemarin, KPU menemukan surat suara tidak pada tempat yang dibutuhkan atau tidak pada daerah pemilihan tersebut ditemukan tersebar di sejumlah daerah. Kasus itu ditemukan tersebar di beberapa daerah. Surat suara tertukar banyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengatasi masalah tersebut KPU telah mengambil langkah penyelesaian. Pertama, menerbitkan surat edaran (SE) nomor 306/KPU/IV/2014 perihal penangangan surat suara tertukar. Dalam edaran tersebut, disebutkan, jika kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) menemukan surat suara tertukar sebelum penghitungan suara, maka penghitungan perolehan suara tidak dilakukan.

"Namun, jika KPPS baru menemukan surat suara tertukar setelah penghitungan suara berlangsung, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah atau dibatalkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.

KPU juga menetapkan pemungutan suara ulang untuk TPS-TPS yang surat suaranya terulang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X