Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trauma Orba, PDI-P Dinilai Sulit Koalisi dengan Golkar

Kompas.com - 10/04/2014, 18:16 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar sulit terjadi dalam pemilu presiden mendatang. Pasalnya, PDIP masih mengingat perlakuan Golkar saat Orde Baru.

"Kalau (koalisi) dengan Golkar agak riskan. Perlakuan Golkar di masa Orde Baru terhadap PDIP yang saat itu masih menggunakan nama PDI masih menyimpan trauma bagi sebagian pendukung fanatik PDIP, khususnya di kalangan kaum tua," kata Said, Kamis (10/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Said mengatakan, jika melihat hasil hitung cepat dalam Pileg 2014, PDIP kesulitan mengajukan sendiri capresnya. Pasalnya, ada syarat untuk mengusulkan capres, yakni harus memiliki bekal 25 persen suara sah nasional atau mampu menyabet 20 persen kursi DPR.

Said melihat peluang PDIP untuk menggandeng Partai Gerindra atau Partai Demokrat justru akan lebih sulit lagi.

"Kali ini Prabowo Subianto sepertinya tidak akan mau turun kelas jadi cawapres. Sementara PDIP terlalu besar gengsinya untuk berkoalisi dengan Demokrat yang selama ini menjadi seteru politiknya," katanya.

"Memang masih ada PKB, PAN, PPP, Nasdem, PKS atau Hanura yang bisa membantu PDIP agar tetap bisa mengusung Jokowi di Pilpres nanti. Tetapi ini juga tidak mudah," katanya.

Menurutnya, parpol-parpol seperti PPP, PKS dan Hanura akan cenderung merapat ke Golkar atau Gerindra. Dengan demikian, tersisa PKB, PAN dan NasDem. Dengan tiga partai tersisa itu, kata Said, PDIP akan menghadapi dilema. Bila PDIP memilih PKB, maka PAN bisa lari ke Golkar ataupun Gerindra.

"Karena peluang Hatta Rajasa menjadi cawapres Jokowi akan mengecil di saat PAN, PKB dan PDIP dalam satu koalisi. PDIP akan menimbang antara memilih cawapres dari PKB atau PAN. Begitu pun sebaliknya," katanya.

"Kalau demikian petanya, maka PDIP kemungkinan akan berkoalisi hanya dengan dua sampai tiga parpol saja, yaitu PKB atau PAN, NasDem dan PKPI. Itupun kalau PKPI tidak merapat ke Golkar. Sementara PBB sepertinya akan memilih ke Gerindra," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com