Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Masih Bisa Gunakan Pesawat Kepresidenan

Kompas.com - 10/04/2014, 13:39 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pada masa jabatannya yang hampir berakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih bisa merasakan pesawat khusus kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2) yang hari ini diserahterimakan di Bandara Halim Perdanakusuma. Namun, presiden terpilih yang kelak akan menikmati fasilitas negara itu untuk tugas-tugas kepemerintahan.

"Utamanya tentu presiden terpilih yang akan datang. Kalau presiden yang sekarang, paling dua atau tiga kali lagi masih sempat menggunakan hal itu," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kepada wartawan, di Lanud Halim Perdanakusuma, di Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014).

Menurut Sudi, dalam waktu dekat pengoperasian pesawat ini akan dilakukan. Namun, pihaknya masih harus bersabar menunggu proses sertifikasi dari Kementerian Pertahanan. Pada pekan depan, pesawat berbiaya ratusan miliar itu akan diujicobakan.

"Minggu depan uji coba penerbangan, kemudian presiden dapat menggunakan pesawat ini untuk tugas kenegaraan dan pemerintahan," ujar Sudi.

Proses serah terima pesawat tersebut tidak dihadiri Presiden SBY. Menurut Sudi, yang mengadakan pesawat kepresidenan tersebut adalah Kementerian Sekretaris Negara, dengan andil dan dengar pendapat DPR.

"Itu memang anggaran Sekretariat Negara, bukan anggaran dari Kepresidenan," ujar Sudi.

Pesawat kepresidenan seri 737-800 yang dipesan dari pabrikan asal AS, Boeing, itu mendarat dalam acara penyambutan dan serah terima di Base Ops, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pesawat tersebut mendarat setelah melakukan perjalanan selama empat hari.

Logo bendera merah putih terlihat di bagian ekor pesawat. Pesawat ini dicat dengan warna biru muda pada punggung, dan warna putih pada bagian lambung pesawat. Selain itu, tulisan "Republik Indonesia" dan logo garuda pancasila terpampang di bagian depan pesawat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com