Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudi: Setelah 69 Tahun Merdeka, Indonesia Punya Pesawat Kepresidenan

Kompas.com - 10/04/2014, 11:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) yang dipesan khusus untuk operasional Presiden Republik Indonesia mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014). Pesawat tersebut mendarat setelah melakukan perjalanan selama empat hari.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pesawat mendarat dengan mulus sekitar pukul 09.40 WIB. Setelah mendarat, pesawat itu lalu disambut semburan air dari dua mobil pemadam kebakaran sebagai selebrasi.

Logo bendera Merah Putih terlihat di bagian ekor pesawat. Pesawat ini dicat berwarna biru muda pada punggung dan berwarna putih pada bagian lambung pesawat. Selain itu, tulisan "Republik Indonesia" dan logo Garuda terpasang di bagian depan pesawat.

Kompas.com/Robertus Belarminus Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 yang dipesan untuk pesawat Kepresidenan RI mendarat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kamis (10/4/2014).


Sebelumnya, pesawat tersebut terbang selama empat hari yang dimulai pada 7 April dari Delaware menuju Wellington, dilanjutkan menuju Sacramento. Tanggal 8 April, pesawat BBJ2 bertolak dari Sacramento menuju Honolulu. Keesokan harinya, pesawat berangkat dari Honolulu menuju Guam. Tanggal 10 April, pesawat bertolak dari Guam menuju Halim di Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pengurusan pesawat tersebut berlangsung selama empat tahun.

"Hadirnya pesawat ini membuka sejarah baru bagi Indonesia setelah 69 tahun merdeka, dan punya pesawat kepresidenan sendiri," kata Sudi dalam acara penyambutan dan serah terima.

Dengan kehadiran pesawat ini, lanjut Sudi, diharapkan mampu membantu tugas-tugas kepresidenan dan tugas kenegaraan. "Sebelumnya Presiden RI, baik di dalam atau di luar negeri selalu menyewa pesawat komersiil. Tentu tidak efektif bila kita memiliki sendiri pesawat kepresidenan," ujar Sudi.

Hadir dalam sambutan ini, Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman, Dirut Garuda Emirsyah Satar, Perwakilan Anggaran dari Komisi II DPR Joko Pramono, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, serta sejumlah tamu undangan lain dan pejabat negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com