Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Pesawat Baru Kepresidenan Rp 847 Miliar

Kompas.com - 10/04/2014, 13:20 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Pesawat baru untuk operasional presiden RI, Boeing Business Jet 2 (BBJ2), telah tiba di Jakarta, Kamis (10/4/2014). Selama ini, belum diketahui berapa harga pesawat tersebut. Informasi angka yang beredar berbeda-beda. Sebenarnya, berapa uang negara yang keluar untuk membeli pesawat itu?

"Harga sekitar Rp 840 miliar," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada wartawan di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis.

Berdasarkan rilis yang diterima wartawan, harga satu unit pesawat tersebut, yakni 89,6 juta dollar AS atau dalam kurs rupiah Rp 847 miliar. Harga itu sudah termasuk fabrikasi, modifikasi interior, dan modifikasi lainnya yang diperlukan.

Meski harga pesawat relatif mahal, Sudi menyatakan, membeli pesawat baru lebih menghemat anggaran negara dibandingkan menyewa pesawat komersial. Selama ini, pemerintah menyewa pesawat milik Garuda Indonesia untuk operasional Presiden.

"Perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh pemerintah, penghematan anggaran negara, selama masa pakai pesawat ini di kisaran beberapa tahun ke depan adalah Rp 114,2 miliar," ujar Sudi.

Selain itu, tambah Sudi, dengan tidak bergantung lagi pada pesawat komersial, maka tidak akan lagi ada gangguan jadwal dan kinerja maskapai penerbangan.

"Selama ini perusahaan penerbangan harus mengatur ulang jadwal penerbangan apabila ada tugas-tugas kenegaraan yang mengharuskan menggunakan pesawat (komersial) bagi perjalanan dinas presiden," jelas Sudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com