Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertama Kali TPS Dibuat di Rutan KPK

Kompas.com - 09/04/2014, 09:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebanyak 22 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi akan melaksanakan pemilihan legislatif (pileg) di tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan di Rutan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/4/2014). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, ini pertama kalinya tahanan disediakan TPS di Rutan. Biasanya, KPK membawa tahanannya menuju TPS yang terdekat dengan Rutan.

"Ini pertama kalinya TPS dibangun di Rutan untuk mengakomodasi tahanan menggunakan hak pilihnya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Kamis.

TPS yang dibangun di Rutan KPK diberi nomor 21 yang masuk wilayah Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan pengamatan di Rutan KPK, hingga pukul 09.30 WIB, TPS belum dibuka. Para tahanan yang akan memilih di TPS Rutan KPK ini terdiri dari 9 tahanan Rumah Tahanan Guntur, dan 13 tahanan Rutan Gedung KPK.

Kedua belas tahanan itu adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, pelatif golf Deviardi, pengusaha Budi Susanto, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis Nalau.

Selain itu, mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia Tafsir Nurhamid, mantan Kepala Bappebti Sahrul Sampurna, pegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman, jaksa Subri, mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, pengacara Mario C Bernando, pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengacara Susi Tur Andayani, pengusaha Diah Soembedi, dan pengusaha Anggoro Widjojo.

Selain 22 tahanan tersebut, KPK memberikan kesempatan kepada politisi PDI Perjuangan Emir Moeis untuk melaksanakan pileg di rumah sakit. Emir dirawat di RS Harapan Kita karena sakit jantung.

Informasi yang dihimpun dari petugas Rutan KPK, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo tidak ikut mencoblos karena statusnya masih polisi aktif. Menurut Johan, para tahanan diwajibkan mengenakan baju tahanan jika ingin menggunakan hak pilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Nasional
KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

Nasional
Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com