Kompas.com - 07/04/2014, 10:00 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
EditorSandro Gatra


KOMPAS.com - AKHIR Maret lalu, Mahkamah Konstitusi melepas hakim paling seniornya. Harjono telah menjadi hakim konstitusi sejak MK berdiri pada 2003. Ia mengucapkan sumpah pertama kali sebagai hakim MK di hadapan Presiden Megawati Soekarnoputri, 16 Agustus 2003, bersama dengan Jimly Asshiddiqie, Achmad Roestandi, I Dewa Gede Palguna, HAS Natabaya, Abdul Mukthie Fadjar, M Laica Marzuki, Soedarsono, dan Maruarar Siahaan.

Satu per satu, hakim-hakim tersebut meninggalkan MK. Terakhir, 24 Maret lalu, Harjono menanggalkan jubah dan melepas sebutan ”Yang Mulia” 10 tahun terakhir. ”Saya kembali ke habitat saya, sebagai akademisi,” ungkap penggemar gamelan dan wayang tersebut.

Harjono mengalami dua periode MK, yaitu keemasan dan kejatuhan. MK menuai puncak kesuksesan pada masa Jimly dan Mahfud MD, ketika begitu banyak pihak memuji dan menyanjung MK. Tak hanya di dalam negeri, MK begitu dikenal dalam pergaulan internasional.

Menjelang akhir masa jabatannya, 2 Oktober 2013, Harjono mengalami kejatuhan MK. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar salah satu sebabnya. Ia terlibat dugaan suap dalam penanganan sejumlah perkara pilkada yang sejak 2008 jadi salah satu kewenangan MK. Pembuat UU sepakat melimpahkan penanganan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke MK.

Namun, peran Harjono di MK justru kian bersinar pada pengujung kariernya sebagai hakim konstitusi. Ia menjadi hakim konstitusi yang paling sering dicari karena perannya sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK untuk pelanggaran etik yang dilakukan Akil.

Dalam pidato perpisahannya, Harjono mengungkapkan, taruhan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman agar independen adalah kredibilitas. Selama hakimnya kredibel, kekuasaan kehakiman independen. Jika tak kredibel, riwayat lembaga peradilan bakal tamat.

Pensiunnya Harjono membuat MK kehilangan hakim yang selalu mengingatkan warisan pemikiran hakim-hakim pendahulu yang tertuang di dalam putusan MK. Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) Refly Harun mengungkapkan, masyarakat Indonesia tidak memiliki tradisi mempelajari dengan tekun warisan pemikiran para pendahulunya.

”Harjono adalah orang yang selalu mengingatkan bahwa sebelumnya ada putusan ini dan itu karena dia terlibat langsung. Ke depan, jika tak ada pelembagaan institusi hakim di MK, putusan-putusan MK itu akan sangat situasional. Dipengaruhi kondisi politik yang melingkupi dan siapa hakim yang ada ketika itu,” ujar Refly.

MK, menurut dia, perlu membuat tim untuk membantu hakim dan memberi masukan hakim terkait substansi perkara serta menyumbang legal opinion dari berbagai macam sisi.

Kekhawatiran bahwa MK akan kehilangan orang yang selalu ”mengingatkan” para hakimnya agak terobati. ”Saya bisa bengok-bengok (teriak-teriak) dari luar. Saya bersedia menjadi kritikus yang setia kepada MK, sebagai bentuk kecintaan saya terhadap lembaga ini,” katanya.

Harjono mengingatkan, tantangan ke depan MK masih sangat berat. ”Jangan menyerah. Jangan jadi tidak percaya diri,” demikian pesan Harjono untuk MK. (ana)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Nasional
Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Nasional
Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Nasional
UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

Nasional
Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nasional
Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Nasional
Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X