Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pileg di Singapura Terapkan Barcode Cegah Kecurangan

Kompas.com - 06/04/2014, 15:19 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis


SINGAPURA, KOMPAS.com - Untuk mengantisipasi kecurangan pemilu, Panitia Pemilihan Umum di Luar Negeri (PPLN) Singapura menerapkan teknologi barcode untuk mencegah kecurangan yang tidak diinginkan.

Minister Counsellor bidang penerangan, sosial, dan budaya, Simon D.I. Soekarno saat berbincang dengan Kompas.com, mengatakan sejauh ini pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar. “Kami berharap partisipasi dapat mencapai 50 persen, angka yang realistis” ujarnya, Minggu (6/4/2014).

Dia menyebutkan, hingga pukul 14.00 waktu Singapura, tercatat sekiar 10.000 pemilih dari total 112.123 orang telah menggunakan hak pilihnya.

Adapun Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTBLN) berjumlah 3.556 orang, dan pemilih via pos sebanyak 12.608 orang. Sebanyak 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) didirikan di KBRI untuk mengakomodasi antusiasme warga.

Untuk menghindari pemilihan ganda, PPLN Singapura menerapkan kecanggihan teknologi IT dengan menggunakan barcode dalam proses pendaftaran calon pemilih.

Penggunaan barcode mempercepat proses registrasi online pada website PPLN Singapura dengan tujuan agar proses registrasi dapat berjalan secara cepat dan menjamin keamanan data. Sehingga, surat suara yang diberikan kepada masing-masing calon pemilih diterima oleh orang yang berhak dan menghindari penyalahgunaan surat suara.

“Semua petugas KPPSLN telah dibekali dengan bimbingan teknis dan sosialisasi pemungutan suara sebanyak 2 kali untuk memastikan semua petugas memahami dengan baik tugas dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi netralitas, integritas dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com