Siti Fadilah Supari Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini pun terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun ditambah denda maksimal Rp 1 miliar.

"Setelah melakukan gelar perkara atau ekspose terkait dengan tindak pidana pengadaan alkes untuk kebutuhan antisipasi kejadian luar biasa 2005, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan SFS (Siti Fadilah Supari) selaku Menkes 2004-2009 sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Menurut Johan, surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Siti diterbitkan KPK pada 3 April 2014. Dalam sprindik tersebut, Siti disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat 2 KUHP.

Isi lengkap dari Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Konstruksi sangkaan dalam sprindik juga menunjukkan Siti diduga melakukan korupsi dengan tujuan mendapatkan keuntungan, atau membantu pihak lain mendapatkan keuntungan, merujuk bunyi Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan sangkaan Pasal 56 Ayat 2 KUHP.

Isi Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 

Adapun Pasal 56 Ayat 2 KUHP menyatakan pemidanaan untuk upaya membantu kejahatan, yaitu bagi mereka yang secara sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Johan mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Siti ini merupakan limpahan perkara dari kepolisian. Ketika kasus ini ditangani kepolisian, ujar dia, Siti juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus dugaan korupsi buffer stock, imbuh Johan, berbeda dengan empat perkara terkait pengadaan di Departemen Kesehatan pada 2006 dan 2007.

Dalam kasus proyek Depkes selama 2006 dan 2007 itu, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dalam keempat perkara ini, Siti hanya diperiksa sebagai saksi.