Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Kami Partai Terbuka, Tak Cuma Satu Agama

Kompas.com - 04/04/2014, 06:47 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo atau lebih dikenal sebagai Eko Patrio, menegaskan bahwa PAN adalah partai terbuka. Dia membantah jika partainya disebut hanya mengakomodasi dan berbasis massa orang beragama Islam.

"Kami partai terbuka untuk masyarakat Indonesia, tetap menjunjung Pancasila," ujar Eko seusai kampanye PAN, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (3/4/2014). Karenanya, ujar dia, partainya bebas dan terbuka bagi beragam kalangan selama masih berlandaskan Pancasila.

Meski demikian, Eko tak menampik bila PAN pada mulanya memang berbasis massa organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Namun, ujar dia, Muhammadiyah juga merupakan organisasi kemasyarakatan yang tak terikat dengan salah satu partai, termasuk PAN.

Menurut Eko, PAN juga tak terikat pada salah satu agama. "Kami lintas budaya, lintas agama, dan itu membanggakan karena ada banyak 'warna' di PAN," ujar dia. Eko pun memberikan contoh, tidak semua kader PAN beragama Islam. Laurens Bahang Dama, misalnya.

Para pendiri PAN, ujar Eko, sejak awal juga tak semuanya beragama Islam. Meski terkesan baru belakangan menyatakan diri sebagai partai terbuka, dia mengatakan bahwa dari semula, partainya sudah berlandaskan pluralisme.

Hanya, Eko mengakui bahwa sifat terbuka partainya lebih terlihat baru pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Dia pun membantah bahwa PAN tak konsisten dengan ideologi partai. Menurut Eko, bukan latar belakang agama ataupun organisasi kemasyarakatan yang harus dilihat sekarang, melainkan bagaimana melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com