Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens: Siapa Pun Wakilnya, Harus Jadi "Fotokopi" Jokowi

Kompas.com - 20/03/2014, 16:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, siapa pun calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo, sosok tersebut harus memiliki visi dan misi yang sama dengan Jokowi. Ia menilai, kesamaan visi dan misi penting agar ketika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, keduanya bisa seiring sejalan membawa perubahan.  

"Siapa pun yang jadi cawapresnya, dia harus memiliki visi dan misi yang sama. Dia harus jadi 'fotokopi' dari Jokowi," kata Boni, dalam diskusi Siapa Figur Ideal Pendamping Jokowi di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta, Kamis (20/3/2014) siang.

Boni menilai, untuk mencari pendamping Jokowi, tak harus mempermasalahkan tua-muda, sipil-militer, ataupun Jawa-Sumatera. Menurut dia, memasangkan capres-cawapres dengan cara seperti itu sudah kuno. Ia lebih menekankan pada aspek-aspek kualitatif dalam mencari pasangan untuk Jokowi.

Selain visi-misi yang sama, Boni megatakan, ada enam aspek lainnya yang harus dipertimbangkan. Pertama, kata Boni, dia harus orang yang memiliki rekam jejak bersih.

"Kedua, dia juga harus berani dan tegas seperti Ahok sekarang. Jokowi ini kan mungkin karena orang Jawa masih ada sikap lembutnya, jadi memang harus didampingi dengan orang yang keras," kata Boni.

Ketiga, lanjut dia, pendamping Jokowi harus tipe seorang pekerja. Dengan begitu, kata dia, gaya kerja Jokowi saat ini yang cepat tanpa banyak berpikir dan melakukan rapat tetap bisa diteruskan.

"Keempat, cawapresnya nanti tidak boleh dominan mengatur Jokowi. Jangan sampai Jokowi hanya dijadikan sebagai 'boneka' setelah terpilih nanti," ujar dia.

Kelima, cawapres Jokowi juga, kata Boni, harus mendapat dukungan penuh dari publik layaknya Jokowi. Dia tidak boleh hanya dipilih karena keinginan PDI-P.

Terakhir, cawapres Jokowi juga tentunya, kata dia, harus ikut ditentukan oleh Jokowi sendiri. Jokowi sebagai pihak yang hendak mengemban tugas sebagai RI 1 paling mengetahui calon pendamping yang pas untuknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com