Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Jadi Presiden, Jokowi Harus Berani "Pisah" dari PDI-P

Kompas.com - 19/03/2014, 16:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menantang bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo alias Jokowi. Ia menantang Jokowi untuk bersikap independen dan tak mengedepankan kepentingan partainya jika terpilih menjadi presiden. Ia mengatakan, Jokowi harus berani "memisahkan" diri dengan partainya.

"Bisa enggak, Jokowi berpisah dengan PDI-P? Dalam arti berpisah kepentingan. Ini yang perlu ditanyakan," kata Ray, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2014).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Ray mengatakan, Jokowi boleh tetap memperjuangkan platform partainya, tetapi tak condong pada kepentingan partai saja.

Ia mengaku khawatir bahwa Jokowi tak berbeda dengan politisi lainnya yang lebih mengutamakan kepentingan partai ketika sudah menjabat. "Tradisi" ini, kata Ray, harus diakhiri di era Jokowi. Ray menilai, Jokowi terlihat sebagai pribadi yang sungkan dan tunduk pada seniornya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Jokowi mungkin bisa independen dari kita, tapi apa bisa independen ke Megawati. Ini tantangan untuk Jokowi yang harus berani menyatakan, presiden bukan struktural partai," katanya.

Pada 14 Maret lalu, Megawati resmi mengeluarkan mandat untuk menetapkan Jokowi sebagai calon presiden. Ia meminta semua mesin politik PDI-P mendukung keputusannya. Jokowi menyatakan kesiapannya menjalankan mandat Megawati, dan mulai tampil sebagai juru kampanye nasional untuk partai berlambang banteng tersebut. Baginya, keputusan maju sebagai calon presiden merupakan hak dan tak melanggar konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com