Kompas.com - 10/03/2014, 23:49 WIB
Jusuf Kalla KOMPAS.com/Indra AkuntonoJusuf Kalla
Penulis Ihsanuddin
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku siap jika harus dipasangkan menjadi calon wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selama untuk kebaikan bangsa, Kalla mengaku tak akan menolak. 

"Saya tidak pernah menolak. Kalau untuk bangsa, kita harus siap. Itu kan untuk berbuat yang terbaik dengan bangsa ini," kata Kalla, di Jakarta, Senin (10/3/2014) malam. Namun, dia mengaku tidak mau terlalu banyak berspekulasi saat ini.

Menurut Kalla, semua akan terang benderang setelah pemilu legislatif pada 9 april 2014. "Ya nanti kita bicarakan setelah pileg nanti. Bukan soal lamar-melamar, tapi kita lihat setelah pileg realisasinya," ujar salah satu bakal calon presiden Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Terkait dengan wacana PKB yang ingin berduet dengan partai Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Kalla menyambutnya dengan positif. Dia menilai koalisi merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah partai politik. "Makin banyak koalisi untuk hadapi pilpres, makin bagus. Harus ada keterbukaan," ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far PKB berharap bisa mengonkretkan koalisi dengan PDI-P sebelum pileg. Marwan mengaku, selama ini PKB memang sudah menjalin komunikasi dengan PDI-P, tetapi masih sebatas pertemuan informal.

Menurut Marwan, sejak dulu PDI-P dan PKB sudah memiliki chemistry yang kuat. Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kata dia, juga memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menjadi wakil presiden saat itu.

Jika koalisi benar-benar terjalin, Marwan mengatakan, PDI-P dan PKB kemungkinan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Wacana duet Jokowi-Kalla pun kembali mencuat dengan rencana koalisi ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X