Presiden Kritik Penanganan Bencana Asap di Riau

Kompas.com - 10/03/2014, 18:48 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penanggulagan bencana asap yang terjadi pada hutan-hutan di Riau. Menurutnya, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini masih belum memberikan situasi yang baik. Presiden pun menegaskan perlunya percepatan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran.

“Provinsi Riau kembali mengalami bencana asap. Termasuk kebakaran ladang. Pemerintah sudah bekerja, baik di pusat maupun di daerah tapi masih belum bisa sepenuhnya teratasi. Terus terang saya katakan situasinya belum baik,” ujar Presiden SBY dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Presiden mengingatkan ada dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, antisipasi cuaca tidak normal dengan prediksi datangnya El Nino di tahun 2014. Dengan adanya El Nino, kebakaran hutan akan mudah terjadi.

Kedua, kata SBY, terkait dengan penegakan hukum bagi para penduduk lokal atau pun perusahaan yang melakukan aksi pembakaran hutan. Jika aksi pembakaran tak bisa diatasi, Presiden menilai dampaknya akan jauh lebih besar.

“Solusi pemerintah, kurangi asap itu. Saya sudah instruksikan, yang memang benar-benar secara sengaja, termasuk juga yang lalai, melakukan pembakaran yang susahkan penduduk kita di sana. Kalau asap pergi ke negara lain, menyusahkan negara lain, maka perlu diberikan sanksi hukum tegas,” katanya.

Presiden mendapat laporan bahwa sejumlah orang sudah menjalani proses hukum terkait pembakaran hutan. Terkait ini, SBY meminta pengadilan agar cepat memprosesnya. Pasalnya, kalau diulur-ulur, ia melihat seolah tidak ada konsekuensi hukum atas perbuatan pembakaran yang dilakukan pelaku.

“Ini akan menyusahkan ratusan ribu saudara-saudara kita, mengganggu kesehatan, dan mengganggu penerbangan,” ucap Presiden.

Hingga kini, kebakaran hutan di Riau masih terjadi. Asap pekat bahkan sudah mencapai kawasan Bukittinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Kebakaran hutan ini telah membuat Riau ditetapkan sebagai kawasan tanggap darurat.

Bencana asap telah membuat sekolah-sekolah diliburkan dan mengganggu jadwal penerbangan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api mulai dari melalui jalur darat hingga udara seperti melakukan water bombing dan hujan buatan.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X