Kompas.com - 10/03/2014, 18:48 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penanggulagan bencana asap yang terjadi pada hutan-hutan di Riau. Menurutnya, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini masih belum memberikan situasi yang baik. Presiden pun menegaskan perlunya percepatan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran.

“Provinsi Riau kembali mengalami bencana asap. Termasuk kebakaran ladang. Pemerintah sudah bekerja, baik di pusat maupun di daerah tapi masih belum bisa sepenuhnya teratasi. Terus terang saya katakan situasinya belum baik,” ujar Presiden SBY dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Presiden mengingatkan ada dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, antisipasi cuaca tidak normal dengan prediksi datangnya El Nino di tahun 2014. Dengan adanya El Nino, kebakaran hutan akan mudah terjadi.

Kedua, kata SBY, terkait dengan penegakan hukum bagi para penduduk lokal atau pun perusahaan yang melakukan aksi pembakaran hutan. Jika aksi pembakaran tak bisa diatasi, Presiden menilai dampaknya akan jauh lebih besar.

“Solusi pemerintah, kurangi asap itu. Saya sudah instruksikan, yang memang benar-benar secara sengaja, termasuk juga yang lalai, melakukan pembakaran yang susahkan penduduk kita di sana. Kalau asap pergi ke negara lain, menyusahkan negara lain, maka perlu diberikan sanksi hukum tegas,” katanya.

Presiden mendapat laporan bahwa sejumlah orang sudah menjalani proses hukum terkait pembakaran hutan. Terkait ini, SBY meminta pengadilan agar cepat memprosesnya. Pasalnya, kalau diulur-ulur, ia melihat seolah tidak ada konsekuensi hukum atas perbuatan pembakaran yang dilakukan pelaku.

“Ini akan menyusahkan ratusan ribu saudara-saudara kita, mengganggu kesehatan, dan mengganggu penerbangan,” ucap Presiden.

Hingga kini, kebakaran hutan di Riau masih terjadi. Asap pekat bahkan sudah mencapai kawasan Bukittinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Kebakaran hutan ini telah membuat Riau ditetapkan sebagai kawasan tanggap darurat.

Bencana asap telah membuat sekolah-sekolah diliburkan dan mengganggu jadwal penerbangan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api mulai dari melalui jalur darat hingga udara seperti melakukan water bombing dan hujan buatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.