Kompas.com - 10/03/2014, 18:48 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penanggulagan bencana asap yang terjadi pada hutan-hutan di Riau. Menurutnya, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini masih belum memberikan situasi yang baik. Presiden pun menegaskan perlunya percepatan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran.

“Provinsi Riau kembali mengalami bencana asap. Termasuk kebakaran ladang. Pemerintah sudah bekerja, baik di pusat maupun di daerah tapi masih belum bisa sepenuhnya teratasi. Terus terang saya katakan situasinya belum baik,” ujar Presiden SBY dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Presiden mengingatkan ada dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, antisipasi cuaca tidak normal dengan prediksi datangnya El Nino di tahun 2014. Dengan adanya El Nino, kebakaran hutan akan mudah terjadi.

Kedua, kata SBY, terkait dengan penegakan hukum bagi para penduduk lokal atau pun perusahaan yang melakukan aksi pembakaran hutan. Jika aksi pembakaran tak bisa diatasi, Presiden menilai dampaknya akan jauh lebih besar.

“Solusi pemerintah, kurangi asap itu. Saya sudah instruksikan, yang memang benar-benar secara sengaja, termasuk juga yang lalai, melakukan pembakaran yang susahkan penduduk kita di sana. Kalau asap pergi ke negara lain, menyusahkan negara lain, maka perlu diberikan sanksi hukum tegas,” katanya.

Presiden mendapat laporan bahwa sejumlah orang sudah menjalani proses hukum terkait pembakaran hutan. Terkait ini, SBY meminta pengadilan agar cepat memprosesnya. Pasalnya, kalau diulur-ulur, ia melihat seolah tidak ada konsekuensi hukum atas perbuatan pembakaran yang dilakukan pelaku.

“Ini akan menyusahkan ratusan ribu saudara-saudara kita, mengganggu kesehatan, dan mengganggu penerbangan,” ucap Presiden.

Hingga kini, kebakaran hutan di Riau masih terjadi. Asap pekat bahkan sudah mencapai kawasan Bukittinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Kebakaran hutan ini telah membuat Riau ditetapkan sebagai kawasan tanggap darurat.

Bencana asap telah membuat sekolah-sekolah diliburkan dan mengganggu jadwal penerbangan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api mulai dari melalui jalur darat hingga udara seperti melakukan water bombing dan hujan buatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Nasional
Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Nasional
Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Nasional
KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Nasional
Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Nasional
Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Nasional
Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Nasional
Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Nasional
Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Nasional
KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.