Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Contohlah China soal Negara Berdikari dengan Kiblat Budaya Sendiri

Kompas.com - 06/03/2014, 06:57 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, Indonesia perlu menjadikan China sebagai contoh. Dia mengatakan, contoh itu terkait keberhasilan China mewujudkan semangat modernisme ekonomi di tengah persaingan dengan negara besar, tetapi dengan tetap berkiblat pada akar budaya asli.

"China merupakan bentuk kemajuan ekonomi, budaya, dan bahkan politik dengan tidak mengubur kepribadiannya, yang ternyata menjadikannya terus dihormati luar biasa oleh negara mana pun. Inilah corak ideal dalam berdikari negara," ujar Din, di Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Menurut Din, konsep ataupun semangat berdikari melalui gagasan besar Bung Karno, dan kemudian menjadi agenda neoberdikari yang ingin diperjuangkan alumni ITB, merupakan model komitmen besar yang bersifat strategis dan dibutuhkan guna membangun kemajuan bangsa ke depan.

Namun, kata Din, upaya memperjuangkan konsep neoberdikari atas reaktualisasi warisan Bung Karno itu pun tidak berarti mengambil bentuk keterkurungan Indonesia dari dunia luar. Pasalnya, sebuah kemajuan bagi bangsa memerlukan inter-relasi dengan beragam negara. Saat ini, tidak mungkin suatu negara dapat hidup sendirian dan mengisolasi diri.

"Berdikari atau neoberdikari adalah sebuah tujuan Indonesia jangka panjang, dan rumusan besarnya harus disusun secara sistematis seperti halnya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) pada masa Orde Baru dulu," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Din menyebutkan, dalam rangka mengarahkan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya untuk keperluan mandat neoberdikari itu, campur tangan negara memang sangat diperlukan. Hal ini, sebut dia, terutama di bidang ekonomi.

Dengan demikian, kata Din, kedaulatan perekonomian nasional akan bangkit secara mandiri tanpa desakan ataupun dikte dari negara lain. "Intinya, negara harus memberikan perlindungan efektif untuk rakyatnya, jika tak ingin kapitalisme internasional merangsek ke desa-desa di Tanah Air," tekannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com