Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Hakim Dipecat karena Selingkuh dengan Rekan Kerja

Kompas.com - 05/03/2014, 13:17 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap kepada hakim yang berselingkuh dengan rekan seprofesinya. Hari ini MKH memecat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin Jumanto.

"MKH bersepakat untuk menjatuhkan hukuman disiplin pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap hakim terlapor (Jumanto)," ujar Ketua MKH Timur Manurung dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2014).

Meski dipecat, Jumanto tetap mendapatkan hak pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Golongan IV B. Jumanto mengakui perbuatannya dan menerima pemecatan tersebut.

Timur mengatakan, sanksi pemecatan dijatuhkan dengan pertimbangan pelanggaran yang dilakukan Jumanto merupakan pelanggaran berat. Sebagai hakim, Jumanto telah melakukan perbuatan tercela.

Selain itu, pembelaan Jumanto dalam sidang tidak dapat mematahkan bukti yang didapat Badan Pengawas (Bawas) MA yang memberi rekomendasi pemecatan. "Namun, dengan mempertimbangkan perjalanan karier hakim terlapor dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilakukan hakim terlapor untuk memberi nafkah dan pendidikan untuk tiga anak hakim terlapor serta mempertimbangkan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (tetap diberi hak pensiun)," kata Timur.

Jumanto berselingkuh dengan mantan rekan kerjanya sesama hakim ketika bertugas di PTUN Medan, Sumatera Utara, Puji Rahayu. Hubungan gelap itu dilakukan sejak 2009.

Seusai sidang putusan terhadap Jumanto, MKH juga akan mendengarkan pembelaan dan menyidangkan hakim Puji Rahayu.

Selasa kemarin, MKH juga menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap sepasang hakim yang berselingkuh, yakni Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela, dan Hakim Pengadilan Agama, Tebo Mastuhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com