Kompas.com - 24/02/2014, 16:23 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). Warta Kota/Henry LopulalanWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Gerindra kembali menyatakan ketertarikannya berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gerindra pun serius memantau jejak rekam salah satu kader PDI-P, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kami lakukan kompilasi nama-nama itu. Bu Risma diusulkan oleh tokoh-tokoh Jawa Timur. Sebagai masukan, kami terima dengan baik. Tapi, kami terus mengikuti dan mempersiapkan diri," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, Risma, kata Muzani, adalah salah satu pemimpin daerah yang baik. Namun, keputusan memilih calon wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden.

"Dalam menentukan cawapres, Pak Prabowo akan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan," ujar Muzani.

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, tak menutup kemungkinan partainya akan berkoalisi dengan PDI-P dalam Pemilu 2014. Dia menampik anggapan Gerinda dan PDI-P berseteru semenjak duet Megawati-Prabowo dalam Pemilu 2009 lalu gagal.

"Hubungan kami dan PDI-P, secara ideologi dan sejarah masih berjalan baik. Sejarah pada 2009, di mana kami usung capres-cawapres dalam satu perahu sehingga kami harapkan bisa berlanjut dalam Pemilihan Presiden 2014," tutur Muzani.

Menurut Muzani, memang sempat terjadi perbedaan pandangan antara Gerindra dan PDI-P. Namun, hal itu hanya terjadi sesaat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mulai dilirik sejumlah partai. Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani pun langsung "membentengi" keinginan parpol lain. Puan meminta Risma untuk menjaga ambisi dan emosinya serta fokus bekerja untuk Surabaya.

"Hari ini kan beliau masih di PDI-P, seharusnya bisa mawas diri, menjaga ambisi dan emosi kita," ujar Puan. Puan meminta agar Risma menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak memperkeruh suasana.

"Jadilah dirinya sendiri. Boleh saja kita berkeluh kesah, tapi lebih baik tidak memperkeruh suasana," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini bersyukur jika disebut elektabilitas Risma sebagai calon wakil presiden cukup kuat. Akan tetapi, Puan tak yakin Risma akan menerima "pinangan" dari partai lain. Pasalnya, sejak awal dimajukan dalam Pilwalkot Surabaya, PDI-P sudah mendukung penuh. Konflik internal Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, pun dianggap Puan sudah selesai.

"Sebagai orang yang paham etika, Ibu Risma pasti tahu untuk tetap atau tidak tetap (di PDI-P). Sebagai orang Jawa, saya bisa pastikan harusnya kita paham dengan fatsun politik yang beretika. Curhat ke sana kemari, apa benar itu curhat atau bahas masalah tugas dan kewajibannya?" sindir Puan soal sikap Risma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X