Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: Rhoma Irama "Ancam" Posisi Jokowi dan Mega

Kompas.com - 21/02/2014, 17:33 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) pada 7-10 Februari 2014 menunjukkan popularitas "raja dangdut" Rhoma Irama sebagai calon presiden (capres) berada di posisi ketiga (97,5 persen). Perolehan suara Rhoma tak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi (98,2 persen) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (98 persen).

"Popularitas capres per Februari 2014 di urutan pertama yaitu Jokowi, disusul Megawati, dan Rhoma Irama," ujar peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Di urutan berikutnya yaitu Jusuf Kalla (97,5 persen), Prabowo Subianto (96,7 persen), Wiranto (96 persen), Abu Rizal Bakrie (95,7 persen), Hatta Rajasa (94 persen), Dahlan Iskan (81,4 persen), Hidayat Nur Wahid (80,2 persen), Mahfud MD (79,8 persen), dan Chairul Tanjung (72,1 persen). Tak hanya itu, nama-nama peserta konvensi capres Partai Demokrat juga masuk dalam survei. Mereka adalah Marzuki Alie (71,6 persen), Gita Wirjawan (66,5 persen), Pramono Edhie Wibowo (54,9 persen), dan Anies Baswedan (53,4 persen).

Meski demikian, pendiri PDB Peter F Gontha mengatakan, tingkat popularitas tinggi tidak memengaruhi keterpilihan atau elektabilitas tokoh tersebut sebagai capres.

"Tingkat popularitas hanya menunjukkan bahwa capres atau cawapres dikenal atau tidak dikenal oleh pemilih," kata Peter.

Dari sisi elektabilitas sebagai capres, Rhoma kalah jauh dengan Jokowi dan Megawati. Jokowi (31,8 persen) berada di urutan pertama dan Megawati berada di posisi keenam (2,8 persen), sedangkan Rhoma di posisi sebelas (0,8 persen).

Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom. Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. Pihak PDB mengatakan survei ini menggunakan dana internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com