Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Risma untuk Tidak Mundur

Kompas.com - 20/02/2014, 16:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sudah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pekan lalu. Saat itu, Gamawan meminta klarifikasi Risma terkait isu mundurnya salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. Gamawan pun meminta agar Risma tidak mundur dari jabatannya.

"Saya bilang waktu itu Risma enggak usah mundur kalau ada kekurangan, coba dialog dengan Pak Wakil Wali Kota, tapi solusinya jangan mundur. Itu yang saya minta," ujar Gamawan di kantor Wakil Presiden, Kamis (20/2/2014).

Gamawan menjelaskan, saat isu pemakzulan Risma terungkap di media, dia pernah mengundang Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, dan juga Risma agar pemakzulan tidak terjadi. Alhasil, harapan Gamawan ini terkabul. Namun, posisi Risma saat ini kembali digoyang dengan persoalan internal partai berlambang banteng itu.

Gamawan menilai banyak harapan warga Surabaya yang diberikan kepada Risma dalam upaya membangun kota pelajar itu. Saat diberikan dukungan itu, Gamawan mengaku Risma akan mempertimbangkan kembali niatnya untuk mundur.

"Tanggapan dia waktu itu, saya pikir-pikir dulu. Tapi, saya cenderung, jangan. Pandangan saya, rugi daerah, rugi Bu Risma, rugi masyarakat," kata Gamawan.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan dirinya akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan salah satunya terkait dengan proyek pembangunan tol tengah kota. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut.

Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Wisnu adalah adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Wisnu juga mendukung soal pembangunan tol tengah tersebut.

Kabar pun kemudian berkembang bahwa adanya ketidaksukaan pengurus PDI-P atas sikap Risma yang enggan menyetorkan "uang" untuk kas partai dan juga tak mau menerima titipan proyek. Akan tetapi, hal ini dibantah seluruhnya oleh Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com