Gerindra Menolak Disebut Ingin Curi Perhatian Publik dari Jokowi

Kompas.com - 17/02/2014, 16:19 WIB
Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat membantah jika partainya disebut ingin memecah dukungan publik yang mengalir deras kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai calon presiden. Menurut Martin, penilaian memecah dukungan untuk Jokowi sangat tidak beralasan dan sangat berlebihan.

Martin menjelaskan, saat ini partainya terus menggalang informasi mengenai sosok figur yang dianggap layak menjadi pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2014. Meski belum membuat keputusan, Martin merasa partainya berhak memilih semua figur yang dianggap layak, kompeten, dan memiliki visi sesuai dengan yang diperjuangkan Gerindra.

"Saya kira penilaian ingin memecah itu sangat berlebihan. Lagi pula sulit memastikan siapa cawapres Pak Prabowo kalau hasil pileg belum diketahui," kata Martin, Senin (17/2/2014).

Untuk diketahui, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Ferry Juliantono mengajukan beberapa nama putra Jawa Barat untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2014. Nama Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil ada dalam daftar nama yang dianggap Ferry sebagai putra-putra terbaik Jawa Barat dan pantas disandingkan dengan Prabowo. Menurut pengamat politik UGM, Arie Dwipayana, langkah Gerindra itu dilakukan untuk memecah dukungan publik terhadap Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X