Kompas.com - 14/02/2014, 22:15 WIB
Abu vulkanik menyembur dari Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jumat (14/2/2014), yang meletus pada Kamis (13/2/2014) pukul 22.50 WIB. Gunung itu menyemburkan material berupa kerikil dan abu hingga ketinggian 17 kilometer. AFP PHOTO / JUNI KRISWANTO Abu vulkanik menyembur dari Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jumat (14/2/2014), yang meletus pada Kamis (13/2/2014) pukul 22.50 WIB. Gunung itu menyemburkan material berupa kerikil dan abu hingga ketinggian 17 kilometer.
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Letusan Gunung Kelud mengancam proses penyelenggaraan pemilu yang kini memasuki tahap pengadaaan dan distribusi logistik. Hal ini karena banyak perusahaan yang mencetak surat suara tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga proses produksi terganggu.

"Boleh dikatakan, perusahaan-perusahaan yang dimaksud memproduksi surat suara untuk kurang lebih 25 provinsi dan 52 daerah pemilihan dari total 77 daerah pemilihan DPR-RI," kata komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Nasrullah mengatakan letusan itu mengganggu aktivitas perekonomian, seperti perusahaan, bank, dan sebagainya. Padahal, jadwal produksi dan distribusi logistik ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tanggal 20 Maret 2014.

"Dengan demikian, adanya hambatan dalam proses produksi dan distribusi logistik memunculkan potensi kegagalan penyelenggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014," tuturnya.

Nasrullah mengatakan perusahaan yang mencetak surat suara paling banyak tersebar di wilayah Solo. Setelah berkomunikasi dengan pihak perusahaan, Bawaslu mendapatkan informasi bahwa operasional perusahaan terhenti.

Terkait hal tersebut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi kemungkinan kerawanan pada pelaksanaan produksi dan logistik pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan kepada seluruh pengawas pemilu untuk tetap mengawasi tahapan logistik.

"Bawaslu juga meminta kepolisian untuk meningkatkan bantuan pengamanan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik ini," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.