Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Diminta Dibubarkan, Rapat di Komisi III Tegang

Kompas.com - 10/02/2014, 17:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diwarnai sedikit kericuhan. Kericuhan itu melibatkan anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding dengan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Kericuhan itu bermula saat Sudding diberi waktu memperdalam pertanyaan untuk Kepala BNPT. Politisi Partai Hanura itu melontarkan kritik keras, sampai mengusulkan agar BNPT dibubarkan karena tak memiliki prestasi yang jelas.

Kritik keras Sudding merujuk pada laporan BNPT dalam menangani kejahatan terorisme, khususnya aksi teror di Poso yang tak pernah selesai. Dari data BNPT, Sudding mengutip bahwa pada 2012 BNPT menangkap 89 teroris dan pada 2013 sebanyak 110 teroris. Sudding merasa tak puas dengan capaian BNPT tersebut.

"Siapa yang menangkap, BNPT atau Densus (88 Polri)? Kalau Densus, Densus-nya saja yang dibesarkan, BNPT-nya dibubarin," kata Sudding di dalam ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Setelah mendapat giliran berbicara. Ansyaad langsung memprioritaskan untuk menjawab kritik yang disampaikan Sudding. Ia menganggap hanya teroris yang suka bila BNPT dibubarkan.

"Terkait komentar itu, memang teroris selalu begitu perkataannya," kata Ansyaad.

Mendengar hal itu, sontak Sudding berang. Ia langsung meminta izin kepada pemimpin rapat, Pieter C Zulkifli, untuk menginterupsi jawaban dari Ansyaad. "Tolong Bapak (Ansyaad) cabut pernyataan itu segera karena saya berbicara melihat kinerja (BNPT)," kata Sudding sambil menunjuk Ansyaad.

Sadar dengan suasana rapat yang mulai tak kondusif, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, langsung melayangkan interupsi meminta Pieter mengendalikan suasana di ruang rapat. "Pimpinan, tolong rapatnya dipimpin," ujar Fahri.

Tak lama berselang, Ansyaad kembali melanjutkan waktunya berbicara. Ansyaad menjelaskan, ia terpaksa melontarkan jawaban keras kepada Sudding karena merasa tak etis mengkritisi BNPT secara berlebihan.

Ansyaad merasa selalu menjawab semua pertanyaan semampunya di dalam rapat bersama DPR. Kalaupun ada jawaban yang tidak memuaskan atau kurang mendetail, ia mempersilakan anggota DPR langsung mendatanginya untuk berdiskusi di kantor BNPT.

"Antara Densus dan BNPT itu satu, Pak, tidak perlu dijelaskan di sini. Deputi di BNPT itu mantan pejabat Densus semua. Dari dulu teroris ingin BNPT bubar, tapi kita ada karena desakan DPR," ujarnya.

Setelah suasana mulai redam, Sudding membeberkan alasannya melayangkan kritik keras untuk BNPT. Ia mengaku selalu mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat Poso, yang merupakan konstituen di daerah pemilihannya, terkait aksi terorisme yang selalu muncul.

"Saya prihatin, termasuk di Poso. Apa enggak bisa dihentikan? Apa sengaja dipelihara? Kenapa enggak ada kerja sama lintas sektoral, jangan sekadar Densus, karena warga di sana enggak tahu BNPT," katanya.

Ketegangan antara Sudding dan Ansyaad mereda dengan sendirinya. Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli yang memimpin rapat langsung menutup rapat setelah Ansyaad selesai memberi penjelasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com