Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Diminta Dibubarkan, Rapat di Komisi III Tegang

Kompas.com - 10/02/2014, 17:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diwarnai sedikit kericuhan. Kericuhan itu melibatkan anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding dengan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Kericuhan itu bermula saat Sudding diberi waktu memperdalam pertanyaan untuk Kepala BNPT. Politisi Partai Hanura itu melontarkan kritik keras, sampai mengusulkan agar BNPT dibubarkan karena tak memiliki prestasi yang jelas.

Kritik keras Sudding merujuk pada laporan BNPT dalam menangani kejahatan terorisme, khususnya aksi teror di Poso yang tak pernah selesai. Dari data BNPT, Sudding mengutip bahwa pada 2012 BNPT menangkap 89 teroris dan pada 2013 sebanyak 110 teroris. Sudding merasa tak puas dengan capaian BNPT tersebut.

"Siapa yang menangkap, BNPT atau Densus (88 Polri)? Kalau Densus, Densus-nya saja yang dibesarkan, BNPT-nya dibubarin," kata Sudding di dalam ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Setelah mendapat giliran berbicara. Ansyaad langsung memprioritaskan untuk menjawab kritik yang disampaikan Sudding. Ia menganggap hanya teroris yang suka bila BNPT dibubarkan.

"Terkait komentar itu, memang teroris selalu begitu perkataannya," kata Ansyaad.

Mendengar hal itu, sontak Sudding berang. Ia langsung meminta izin kepada pemimpin rapat, Pieter C Zulkifli, untuk menginterupsi jawaban dari Ansyaad. "Tolong Bapak (Ansyaad) cabut pernyataan itu segera karena saya berbicara melihat kinerja (BNPT)," kata Sudding sambil menunjuk Ansyaad.

Sadar dengan suasana rapat yang mulai tak kondusif, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, langsung melayangkan interupsi meminta Pieter mengendalikan suasana di ruang rapat. "Pimpinan, tolong rapatnya dipimpin," ujar Fahri.

Tak lama berselang, Ansyaad kembali melanjutkan waktunya berbicara. Ansyaad menjelaskan, ia terpaksa melontarkan jawaban keras kepada Sudding karena merasa tak etis mengkritisi BNPT secara berlebihan.

Ansyaad merasa selalu menjawab semua pertanyaan semampunya di dalam rapat bersama DPR. Kalaupun ada jawaban yang tidak memuaskan atau kurang mendetail, ia mempersilakan anggota DPR langsung mendatanginya untuk berdiskusi di kantor BNPT.

"Antara Densus dan BNPT itu satu, Pak, tidak perlu dijelaskan di sini. Deputi di BNPT itu mantan pejabat Densus semua. Dari dulu teroris ingin BNPT bubar, tapi kita ada karena desakan DPR," ujarnya.

Setelah suasana mulai redam, Sudding membeberkan alasannya melayangkan kritik keras untuk BNPT. Ia mengaku selalu mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat Poso, yang merupakan konstituen di daerah pemilihannya, terkait aksi terorisme yang selalu muncul.

"Saya prihatin, termasuk di Poso. Apa enggak bisa dihentikan? Apa sengaja dipelihara? Kenapa enggak ada kerja sama lintas sektoral, jangan sekadar Densus, karena warga di sana enggak tahu BNPT," katanya.

Ketegangan antara Sudding dan Ansyaad mereda dengan sendirinya. Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli yang memimpin rapat langsung menutup rapat setelah Ansyaad selesai memberi penjelasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com