Kompas.com - 10/02/2014, 17:12 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diwarnai sedikit kericuhan. Kericuhan itu melibatkan anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding dengan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Kericuhan itu bermula saat Sudding diberi waktu memperdalam pertanyaan untuk Kepala BNPT. Politisi Partai Hanura itu melontarkan kritik keras, sampai mengusulkan agar BNPT dibubarkan karena tak memiliki prestasi yang jelas.

Kritik keras Sudding merujuk pada laporan BNPT dalam menangani kejahatan terorisme, khususnya aksi teror di Poso yang tak pernah selesai. Dari data BNPT, Sudding mengutip bahwa pada 2012 BNPT menangkap 89 teroris dan pada 2013 sebanyak 110 teroris. Sudding merasa tak puas dengan capaian BNPT tersebut.

"Siapa yang menangkap, BNPT atau Densus (88 Polri)? Kalau Densus, Densus-nya saja yang dibesarkan, BNPT-nya dibubarin," kata Sudding di dalam ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Setelah mendapat giliran berbicara. Ansyaad langsung memprioritaskan untuk menjawab kritik yang disampaikan Sudding. Ia menganggap hanya teroris yang suka bila BNPT dibubarkan.

"Terkait komentar itu, memang teroris selalu begitu perkataannya," kata Ansyaad.

Mendengar hal itu, sontak Sudding berang. Ia langsung meminta izin kepada pemimpin rapat, Pieter C Zulkifli, untuk menginterupsi jawaban dari Ansyaad. "Tolong Bapak (Ansyaad) cabut pernyataan itu segera karena saya berbicara melihat kinerja (BNPT)," kata Sudding sambil menunjuk Ansyaad.

Sadar dengan suasana rapat yang mulai tak kondusif, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, langsung melayangkan interupsi meminta Pieter mengendalikan suasana di ruang rapat. "Pimpinan, tolong rapatnya dipimpin," ujar Fahri.

Tak lama berselang, Ansyaad kembali melanjutkan waktunya berbicara. Ansyaad menjelaskan, ia terpaksa melontarkan jawaban keras kepada Sudding karena merasa tak etis mengkritisi BNPT secara berlebihan.

Ansyaad merasa selalu menjawab semua pertanyaan semampunya di dalam rapat bersama DPR. Kalaupun ada jawaban yang tidak memuaskan atau kurang mendetail, ia mempersilakan anggota DPR langsung mendatanginya untuk berdiskusi di kantor BNPT.

"Antara Densus dan BNPT itu satu, Pak, tidak perlu dijelaskan di sini. Deputi di BNPT itu mantan pejabat Densus semua. Dari dulu teroris ingin BNPT bubar, tapi kita ada karena desakan DPR," ujarnya.

Setelah suasana mulai redam, Sudding membeberkan alasannya melayangkan kritik keras untuk BNPT. Ia mengaku selalu mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat Poso, yang merupakan konstituen di daerah pemilihannya, terkait aksi terorisme yang selalu muncul.

"Saya prihatin, termasuk di Poso. Apa enggak bisa dihentikan? Apa sengaja dipelihara? Kenapa enggak ada kerja sama lintas sektoral, jangan sekadar Densus, karena warga di sana enggak tahu BNPT," katanya.

Ketegangan antara Sudding dan Ansyaad mereda dengan sendirinya. Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli yang memimpin rapat langsung menutup rapat setelah Ansyaad selesai memberi penjelasan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Kepatuhan Protokol Kesehatan Jakarta di Tempat Wisata Terendah, Wagub DKI: Kami Sudah Berusaha Maksimal

Kepatuhan Protokol Kesehatan Jakarta di Tempat Wisata Terendah, Wagub DKI: Kami Sudah Berusaha Maksimal

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X