Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Jadi Capres, Suryadharma Telanjur Sebar Undangan Deklarasi

Kompas.com - 09/02/2014, 13:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
 — Forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak akan ada deklarasi bakal calon presiden pada Minggu (9/2/2014). Sebelumnya, nama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali digadang-gadang sebagai bakal capres terkuat. Suryadharma pun sudah telanjur menyebar undangan pendeklarasian capres.

Dalam undangan yang diterima peserta Mukernas II PPP, sampul depan undangan terdapat foto Suryadharma Ali yang mendominasi halaman muka. Di bagian ini terdapat tulisan "Undangan Resepsi Hari Lahir ke-41 dan Deklarasi Capres PPP tahun 2014-2019". Di bagian bawahnya terdapat pula tulisan "SDA untuk Indonesia". Di bawah foto Suryadharma, tertulis dengan ukuran besar "Suryadharma Ali Wujudkan Harapan Rakyat, Merah Putih Bisa...!!!". 

Di bagian dalam undangan terdapat susunan acara pada Minggu (9/2/2014) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) pukul 13.00-16.00. Susunan acara ini dilatari dengan logo "SDA untuk Indonesia" disertai dengan gambar bendera Merah Putih.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menanggapi soal adanya undangan pendeklarasian capres PPP yang seolah mengarah kepada Suryadharma Ali tersebut. Menurut Suharso, logo "SDA untuk Indonesia" sudah ada sejak tahun lalu.

"Jadi dari tahun lalu sudah ada, karena permintaan dari daerah yang menghendaki Ketum untuk maju. Tapi dengan bijak, beliau menjawab belum saatnya karena mau menyelesaikan tugas yang diamanatkan pada beliau," tutur Suharso.

Menurut Suharso, pembatalan deklarasi capres ini dilakukan sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi semua pihak. "Ini justru mengakomodasi semua pihak," ujarnya.

Mukernas II PPP sebelumnya memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang rencananya dilakukan pada Minggu siang. Akhirnya, Mukernas sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal maupun eksternal. Mereka adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan penetapan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas dilakukan setelah PPP mengetahui perolehan suara dalam pemilihan legislatif. Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com