Gubernur Papua Adukan Dugaan Korupsi Dana Otsus ke DPR

Kompas.com - 06/02/2014, 13:44 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2014). KOMPAS.com/Indra AkuntonoGubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe mengadukan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penggunaan dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua periode 2002-2010 kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Kamis (6/2/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

Lukas meminta DPR ikut mengawal agar temuan BPK itu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Ia juga meminta DPR mendorong pihak berwenang untuk merespons temuan BPK tersebut. Jika tak ditindaklanjuti, Luka khawatir terseret masalah pada kemudian hari. 

"Kami kerja baik, apa pun akan sama saja. Apakah mau dibersihkan, atau bagaimana. Kami sangat terganggu," kata Lukas.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panja Papua di DPR, Yoris Raweyai, menjelaskan, dari hasil audit BPK ditemukan sejumlah pelanggaran penggunaan anggaran yang kategorinya pelanggaran pidana. Pelanggaran itu terjadi karena sejumlah anggaran digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Menurut Yoris, penyalahgunaan anggaran terjadi pada masa Gubernur Papua sebelum Lukas.

Diketahui ada pos pengadaan jam atau arloji, pembangunan stasiun televisi Papua, dan pembangunan pembangkit listrik. Dari data yang diperolehnya, sepanjang 2002-2010, ada sekitar Rp 5 triliun yang diduga disalahgunakan, 70 persen dari angka itu diduga kuat dikorupsi. Sepanjang medio itu, Papua memiliki dana otsus sekitar Rp 19 triliun.

"Temuan ini melanggar aturan pidana, bukan administrasi. Ada dana otsus yang didepositokan, tapi tidak dilaporkan. Di sinilah KPK harus beri pendampingan," kata Yoris.

Menanggapi itu, Priyo mendukung langkah yang ditempuh oleh Lukas. Ia merasa Lukas perlu terus mendorong agar temuan BPK itu dapat direspons oleh KPK. "Saya kira Pak Gubernur harus mendorong hasil audit itu," ujar Priyo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X