Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Capres PKS Bisa Lebih dari Tiga Nama

Kompas.com - 01/02/2014, 22:53 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Musyawarah ke-11 Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Sabtu (1/2/2014) malam, belum memutuskan kandidat calon presiden (capres). Namun, hasil pembahasan sementara, 70 dari 99 anggota Majelis Syuro menyetujui untuk mengerucut pada tiga hingga lima nama kandidat capres.

"Jadi yang mengajukan kurang lebih 70 anggota, lebih condong ke lima dan tiga dibanding satu kandidat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridho, disela rapat di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Presiden PKS, Anis Matta menambahkan, lima atau tiga nama kandidat capres itu telah ditentukan berdasarkan hasil  Pemilihan Raya (Pemira) PKS. Jika ditentukan tiga atau lima kandidat, nantinya akan dilakukan uji publik pada mereka hingga ditetapkan satu orang capres.

Namun, pembahasan itu berlangsung alot hingga malam ini. Belum diketahui apakah PKS akan mengumumkan capresnya sebelum atau setelah Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar April 2014.

"Yang pilih satu (kandidat capres), supaya gampang sosialisasinya. Yang bilang tiga (kandidat capres), karena kita perlu melihat peta politik sampai legislatif selesai. Yang bilang lima juga seperti itu," terang Anis.

Sebelumnya, PKS melakukan Pemilihan Raya (Pemira) pada akhir November 2013 oleh masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah di 33 provinsi. Berdasarkan hasil Pemira, Hidayat Nur Wahid unggul dukungan sebagai bakal capres. Perolehan suara Hidayat mengalahkan empat kandidat kuat lainnya, yakni Anis Matta, Aher, Tifatul Sembiring, dan Nur Mahmudi Ismail.

Hidayat memperoleh 18,34 persen suara, Anis Matta 17,46 persen, Ahmad Heryawan 16,69 persen, Tifatul 11,5 persen, dan Nur Mahmudi 7,41 persen. Meskipun unggul dalam pemira, Hidayat tidak serta-merta menjadi capres yang diusung PKS karena ditentukan Majelis Syuro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com