Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Kalau Negara Jadi Lautan Fitnah, Masa Depan Kita Gelap

Kompas.com - 31/01/2014, 21:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meminta kepada kalangan partai politik atau bakal calon presiden selanjutnya untuk tidak melakukan kampanye hitam atau fitnah selama Pemilu 2014. Mereka juga diminta tidak memanaskan pemilu yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam sesi wawancara yang diunggah di akun YouTube SBY. Isu yang diangkat dalam wawancara itu yakni "Kompetisi Sehat dalam Pemilu 2014".

Presiden mengatakan, kampanye negatif dengan saling menyerang kebijakan biasa terjadi dalam pemilu di negara mana pun. Hanya saja, jika kampanye hitam yang dilontarkan, hal itu dapat merusak demokrasi.

"Black campaign atau fitnah itu musuh demokrasi. Saya sangat anti pada praktik-praktik fitnah. Saya kena fitnah banyak sekali, sejak jadi calon presiden hingga saat ini. Sebenarnya itu tidak mendidik, tidak bermoral dan kurang beretika. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menghancurkan orang lain dengan black campaign, memfitnah orang lain sehingga namanya jadi jelek. Padahal, tidak melakukan apa-apa," kata SBY.

Presiden berharap para politisi memilih kampanye yang cerdas. Meski menyerang lawan politik, mereka tetap harus menyampaikan solusi atas masalah. Dengan demikian, rakyat bisa tahu mana yang layak untuk dipilih.

"Sebab, kalau negara kita jadi lautan fitnah, masa depan kita gelap, tidak baik. Itu bukan peradaban yang hendak kita bangun, bukan budaya politik yang hendak kita tuju," kata SBY.

Presiden SBY juga berharap agar penyelenggaraan Pemilu 2014 lebih baik dari
Pemilu 2004 dan 2009 yang sudah baik. Dalam dua pemilu itu, SBY menganggap masyarakat telah bersikap cerdas sehingga pemilu berjalan damai.

"Kalau rakyat seperti itu, justru saya imbau kepada para elite politik jangan panas-panaskan situasi sehingga terjadilah benturan atau konflik yang tidak perlu kepada masyarakat. Kalau itu terjadi, tercoreng demokrasi," pungkas Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com