Kompas.com - 28/01/2014, 20:21 WIB
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk memberhentikan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI periode 2012-2017. Keputusan itu diambil berdasarkan voting dalam rapat internal yang digelar Komisi I DPR, pada Selasa (28/1/2014) siang, di Gedung Parlemen, Jakarta.

Mahfudz menjelaskan, sebelum mengambil keputusan, Komisi I DPR mendengarkan pandangan seluruh fraksi terhadap pembelaan Dewas TVRI yang disampaikan sepekan sebelumnya. Hasilnya, sebanyak enam fraksi menolak dan tiga fraksi lainnya menerima pembelaan dari Dewas TVRI.

"Karena tak ada kesepakatan bulat, akhirnya diambil jalan voting, dan Komisi I memutuskan pemberhentian Dewas TVRI," kata Mahfudz, Selasa (28/1/2014) malam, di Jakarta.

Dari hasil voting, diketahui sebanyak 28 anggota Komisi I DPR menolak pembelaan dari Dewas TVRI. Sementara itu, jumlah dukungan untuk Dewas TVRI hanya berasal dari 13 anggota Komisi I DPR.

Selanjutnya, kata Mahfudz, Komisi I DPR akan memberikan hasil keputusan ini kepada pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden Republik Indonesia. Sesuai undang-undang, Presiden wajib menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemberhentian Dewas TVRI dan melakukan rekrutmen serta seleksi bakal calon Dewas TVRI yang baru untuk kemudian diajukan ke DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya.

Proses rekrutmen Dewas TVRI ini menjadi penting karena berkaitan dengan pembentukan direksi TVRI yang baru untuk melakukan pembahasan pencairan anggaran yang dibintangi oleh DPR. "Setelah diberhentikan, berarti Dewas TVRI tak lagi memiliki kewenangan mengambil dan menjalankan kebijakan atau keputusan strategis. Termasuk rekrutmen dewan direksi (TVRI) yang sebelumnya sudah diberhentikan Dewas TVRI," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR memberi sanksi pada keputusan Dewas TVRI yang memecat hampir semua direksi TVRI. Sanksi tersebut berimplikasi dengan diberinya tanda bintang untuk anggaran TVRI tahun 2014. Anggaran yang dibintangi adalah anggaran operasional siaran. Sementara itu, untuk anggaran gaji pegawai dan operasional kantor, DPR tetap menyetujuinya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.