Marzuki: Tahan Anggaran "TVRI", Preseden Buruk bagi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyayangkan sikap Komisi I DPR yang membintangi atau menahan anggaran untuk TVRI. Menurut Marzuki, keputusan itu menjadi preseden buruk bagi DPR.

Marzuki menjelaskan, dia telah memberikan peringatan kepada semua komisi di DPR untuk tidak melakukan tawar-menawar dalam memutuskan anggaran. Ia khawatir, tawar-menawar dalam memutuskan postur anggaran akan membuat salah satu pihak tersandera setelahnya.

"Ini preseden buruk bagi DPR, tidak boleh bargaining dengan anggaran. Masak kalau enggak nurut terus diberhentikan anggarannya? Nanti menteri bisa dibintangi juga," kata Marzuki di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Marzuki menegaskan, jika ada oknum di internal TVRI yang bermasalah atau diduga kuat menyelewengkan anggaran, pemecatan dapat dilakukan tanpa harus menahan anggaran TVRI.

"Pemecatan direksi itu kewenangan dewan (dewan pengawas). Kalau dewan salah, rekomendasikan (pemecatan) ke presiden. Kalau enggak begitu, namanya salah," pungkas bakal calon presiden Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR memutuskan untuk memberi tanda bintang pada anggaran TVRI tahun 2014. Anggaran yang dicoret adalah anggaran operasional siaran. Sementara untuk anggaran gaji pegawai dan operasional kantor, DPR tetap menyetujuinya.

Hal ini menyusul sanksi yang diberikan DPR terhadap keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memecat hampir semua direksi TVRI. Pemblokiran ini membuat stasiun televisi pelat merah itu terancam ditutup.