Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhie: Silakan kalau Pasek Mau Gugat...

Kompas.com - 22/01/2014, 22:05 WIB
Haris Firdaus

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, akhirnya urun pendapat soal pemecatan Gede Pasek Suardika dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pramono, pemecatan Pasek sudah sesuai aturan yang berlaku di Demokrat.

"Jadi, silakan saja kalau dia (Pasek) ingin menempuh jalur hukum. Ajukan saja (gugatan)," kata Pramono di sela-sela pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Sumatera Selatan Zawawi Tjik Molek di Palembang, Rabu (22/1/2014) malam.

Seperti diberitakan, Gede, anggota DPR dari Demokrat, dipecat sebagai anggota DPR dan kader Demokrat. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan aktivitas Pasek di ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Pasek menolak pemecatan itu. Mantan Ketua Komisi III DPR itu justru melayangkan somasi kepada Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan dan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menanggapi hal itu, Pramono mengatakan, alasan pemecatan Pasek sebenarnya sudah dijelaskan oleh Juru Bicara Demokrat Ruhut Sitompul. "Tapi, sekarang saya buka saja cerita sebenarnya," kata peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat itu.

Pramono menyatakan, semua pihak harus ingat duduknya Pasek di DPR sebenarnya bukan karena dia terpilih dalam Pemilu 2009. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, Pasek masuk ke DPR karena menggantikan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, dia masuk itu juga karena dorongan dari Pak Jero. Eh kok kemudian Pasek malah menyebut Pak Jero sebagai 'sengkuni'. Ini kan kurang berterima kasih namanya," ujar Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com