Tampar Staf Bandara, Komisioner Ombudsman Azlaini Agus Tersangka

Kompas.com - 21/01/2014, 11:31 WIB
Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).   KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

PEKANBARU, KOMPAS.com — Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Ombudsman RI Azlaini Agus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan Yana Novia (22), awak darat maskapai Garuda, di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, pada 28 Oktober 2013. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

”Penetapan tersangka kami lakukan sebagai bukti kami tidak melakukan tebang pilih terhadap warga masyarakat. Kami menetapkan status itu setelah gelar perkara pada Senin siang,’ ujar Komisaris Arief Fajar, Kepala satuan Reserse Kepolisian Resor Pekanbaru, Senin (20/1) sore.

Menurut Arief, penetapan tersangka terhadap Azlaini telah memenuhi persyaratan barang bukti dan keterangan saksi yang memberatkan. Polisi berkeyakinan, politisi senior itu telah melakukan tindak kekerasan kepada saksi korban Yana. ”Pekan depan kami akan memanggil tersangka untuk pemeriksaan lanjutan,” kata Arief.

Sebelum menjerat Azlaini sebagai tersangka, polisi telah melakukan prarekonstruksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II, persis satu hari setelah peristiwa penamparan. Polisi lalu memanggil Azlaini untuk dimintai keterangan dua kali. Dalam pemeriksaan kedua, Azlaini dipertemukan langsung dengan Yana. Meski demikian, Azlaini tetap membantah telah menampar.

Menurut Arief, polisi masih menerapkan pasal perbuatan tidak menyenangkan pada Azlaini meski pasal dimaksud sudah dihapus Mahkamah Konstitusi. Penerapan itu semata-mata dilakukan karena pada saat pemeriksaan terdahulu, pasal itu telah dipakai. ”Namun, pasal yang utama adalah penganiayaan, Pasal 351 dan 352 KUHP,” kata Arief.

Penganiayaan terhadap Yana bermula saat Azlaini merasa kesal atas beberapa kejadian sebelum menaiki pesawat Garuda GA 277 tujuan Kuala Namu, Medan, 28 Oktober 2013. Saat itu, Azlaini bersama puluhan penumpang lain diminta bergegas masuk ke pesawat (boarding), tetapi bus pengantar ternyata belum tersedia. Setelah berada di dalam bus, kendaraan itu ternyata diam di tempat lebih dari 15 menit dan tidak ada kejelasan kapan berangkat.

Yana yang coba memberikan penjelasan mengenai keterlambatan keberangkatan menjadi sasaran amarah Azlaini. Dalam prarekonstruksi pada Selasa, 29 Oktober 2013, Azlaini yang diperankan oleh seorang perempuan menampar Yana dengan tangan kirinya. Pihak Garuda memiliki foto kejadian perkara dan visum atas penamparan. Diperkirakan dua bukti kuat itulah yang dipakai polisi untuk menjerat Azlaini. (SAH)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X