Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/01/2014, 11:13 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, segala masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait banjir seharusnya dijadikan sebagai bahan introspeksi. Menurutnya, tak ada manfaatnya menyalahkan gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelum Joko Widodo (Jokowi) terkait banjir yang melanda Ibu Kota.

"Yang terbaik adalah menerima seluruh masukan dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk mengambil langkah mengatasi secepat mungkin, sebelum korban berjatuhan lagi," kata Romahurmuziy, Senin (20/1/2014).

Dalam situasi seperti ini, ia mengatakan, bukan lagi saatnya mempertahankan politik citra. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dengan komando berada di tangan Jokowi. Menurut Romahurmuziy, tak ada salahnya meminta maaf jika memang belum berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan terkait banjir.

KOMPAS.com/Sakina Rakhma Diah S Suasana banjir di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (18/1/2014).
"Jika belum mampu mengatasi persoalan, meminta maaf kepada warga Jakarta atas belum teratasinya persoalan adalah hal yang wajar kok," kata Ketua Komisi IV DPR ini.

Ia menilai, warga Ibu Kota akan memahami hambatan yang dialami Pemprov DKI untuk mengatasi banjir karena persoalan ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga meminta Jokowi meminta maaf kepada warga Jakarta akibat banjir yang masih meluas.

Menurut Amien, permintaan maaf merupakan tindakan paling simpatik yang bisa dilakukan Jokowi sekarang ini. Ia beranggapan Jokowi sudah berusaha secara maksimal. Namun, tidak ada cerita di muka bumi orang bisa melawan kehendak alam, seperti banjir yang terjadi saat ini.

"Mau dipasang Jokowi atau Joko siapa pun, kalau sudah banjir seperti ini tentu tidak bisa diatasi. Dikurangin bisa," katanya seusai bertemu Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, di halaman Kampus Unimus, Minggu (19/1/2014).

Amien Rais menambahkan, permintaan maaf kepada warga DKI Jakarta perlu dilakukan karena Jokowi belum bisa mengatasi banjir. "Ya karena banjir yang terjadi merupakan di luar kemampuan manusia," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Nasional
Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.