Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Peringati Haul Keempat Gus Dur

Kompas.com - 14/01/2014, 21:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelenggarakan peringatan Haul Keempat mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Peringatan ini sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, peringatan haul ini merupakan bentuk rasa hormat PPP kepada mantan presiden RI keempat tersebut. Menurutnya, Gus Dur merupakan presiden yang banyak menelorkan pemikiran yang hebat bagi kemajuan Indonesia.

"Pemikiran Gus Dur berkaitan dengan pluralisme, demokrasi, dan humanisme. Itu semua membuat kita rindu pada pemikirannya," kata Suryadharma di kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2014).

Dalam peringatan haul tersebut turut hadir sejumlah tokoh, diantaranya Sekjen PPP Romahurmuziy dan tokoh Gus Durian (sebutan bagi pengikut Gus Dur) Rizal Ramli.

Suryadharma menambahkan, menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, masih banyak pemikiran Gus Dur yang memiliki relevansi bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi setiap calon pemimpin bangsa untuk mengimplementasikan pemikiran Gus Dur.

"Kita diingatkan betapa pentingnya pluralisme. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan agama. Pemikiran Gus Dur akan memperkuat negara kita," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, cita-cita Gus Dur untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi masih panjang.

"Indonesia adalah negara besar yang menganut sistem demokrasi. Karena demokrasi adalah alat untuk membawa negara baik dan berkeadilan. Maka menjadi sesuatu yang wajib untuk menggelorakan itu semua," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com