Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: Tahun Penentuan, Pantaskah Indonesia Jadi Kuburan Partai Islam?

Kompas.com - 09/01/2014, 09:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Islam semakin kehilangan pamor. Di dalam berbagai survei, tidak ada satu pun tokoh dari partai Islam yang berhasil masuk tiga besar dalam kontestasi kandidat calon presiden 2014. Partai Islam masih berada di posisi tengah dan sebagian besar tidak menetapkan target yang ambisius.

Hal ini pun disadari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

"Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, negara dengan kuota haji terbesar, negara dengan mayoritas warganya beragama Islam. Tapi, peran partai politik Islam masih sangat kecil," ujar Suryadharma.

Suryadharma melihat kalahnya pamor partai Islam dengan partai nasionalis lantaran kini masyarakat tidak lagi tahu batasan ideologi antarpartai yang ada di Indonesia. Di sisi lain, ia berpendapat partai Islam selalu mencari ceruk suara yang sama sehingga sangat wajar jika partai Islam tidak pernah menjadi partai yang besar.

"Masalahnya, semua berlomba-lomba ambil suara di lahan yang sama," katanya.

Oleh karena itu, Suryadharma mengaku wajar melihat partai Islam seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini mendeklarasikan diri bukan lagi sebagai partai Islam, melainkan partai nasionalis untuk mencari suara yang lebih luas.

Menteri Agama RI itu menuturkan, partai Islam memang sudah saatnya memperluas jangkauan suaranya dan tidak lagi terus-menerus berharap suara dari kalangan pesantren dan kiai yang lebih banyak terfokus di Pulau Jawa.

Meski demikian, Suryadharma mengaku partainya tetap akan konsisten mendeklarasikan diri sebagai partai Islam. Namun, lanjutnya, PPP menyosialisasikan Islam sebagai agama yang terbuka terhadap semua keragaman yang ada di Indonesia.

Dengan kondisi tidak populernya partai Islam, menurutnya, basis massa partainya kini pun tak lagi hanya sebatas kalangan pesantren. Dia mengklaim, PPP kini sudah diterima di kalangan Islam "abangan" atau Islam yang lebih mengikuti kepercayaan adat istiadat daripada syariah.

"Pada saat ini, dukungan terhadap PPP tidak terbatas pada santri dan kiai. 'Abangan' sekarang juga concern kepada PPP," ungkapnya.

Suryadharma yakin dengan perubahan ini partai Islam bisa mendapat peran sentral dalam Pemilu 2014 mendatang. Untuk PPP, sebut dia, kondisi saat ini juga merupakan prospek yang baik.

Meski dalam survei PPP selalu terseok dan sulit menembus angka 5 persen, Suryadharma tetap optimistis PPP bisa mencapai target suara 10-12 persen.

"Dari beberapa pemilu yang lalu, PPP mengalami penurunan terus-menerus. Tahun 2014 ini, akan menjadi pertaruhan besar PPP apakah bisa melampaui parliamentary treshold atau tidak. Sekaligus penentuan, pantaskah Indonesia menjadi kuburan bagi partai Islam?" pungkas Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com