IDI: Presiden Setuju Tambahkan Insentif Dokter

Kompas.com - 08/01/2014, 16:53 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan setuju untuk memberikan tambahan insentif bagi para dokter yang melaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tambahan insentif tersebut, menurutnya, masih harus diatur melalui regulasi yang akan dibuat.

“Tadi itu beliau setuju, Menko Kesra juga Menko Perekonomian juga. Tapi kan semuanya itu harus dibuatkan regulasinya sehingga tidak ada pengeluaran dana yang tidak ada aturannya,” kata Zaenal seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Dalam rapat tersebut, Zaenal menyampaikan kepada Presiden agar diberikan tambahan berupa insentif tetap untuk para dokter dan tenaga medis, terutama untuk layanan primer. IDI mengusulkan agar insentif tetap yang diberikan tersebut besarnya sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap bulan. Insentif ini, katanya, berbeda dengan tarif kapitasi yang diterapkan pemerintah sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut Zaenal, diharapkan setiap dokter mendapatkan penghasilan sekitar Rp 15 juta hingga Rp 17 juta per bulan. “Kami usulkan Rp 2 juta- Rp 3 juta, itu tetap, baik swasta maupun puskesmas. Kalau tadi kami menghitung, kami harapkan penghasilan per bulan Rp 15 juta dan Rp 17 juta. Dokter Fahmi bahkan katakan Rp 15 juta- Rp 21 juta,” tuturnya.

Selain itu, menurut Zaenal, IDI mengusulkan ada peraturan yang mengatur bahwa dana BPJS bisa dialokasikan langsung kepada puskesmas tanpa melalui pemerintah daerah. “Bahkan tadi disampaikan kalau bisa insentif itu diberikan setelah regulasi dibuat, jadi jangan lagi masuk pemda, tapi betul-betul dikelola oleh dokter puskesmas,” sambungnya.

Dia juga berharap regulasi mengenai insentif tambahan dan pengelolaan dana BPJS ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Sebelumnya, Presiden mengakui adanya masalah terkait insentif bagi para dokter dan petugas medis, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah. Masalah tersebut di antaranya berkaitan dengan penyaluran dana BPJS kepada puskesmas-puskesmas, serta mengenai besaran insentif yang harus diterima para dokter dan tenaga medis.

Oleh karena itu, menurut Presiden, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan tambahan atau aturan pelengkap yang memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah tepat sasaran, dan tepat jumlah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X