Kompas.com - 08/01/2014, 16:53 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan setuju untuk memberikan tambahan insentif bagi para dokter yang melaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tambahan insentif tersebut, menurutnya, masih harus diatur melalui regulasi yang akan dibuat.

“Tadi itu beliau setuju, Menko Kesra juga Menko Perekonomian juga. Tapi kan semuanya itu harus dibuatkan regulasinya sehingga tidak ada pengeluaran dana yang tidak ada aturannya,” kata Zaenal seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Dalam rapat tersebut, Zaenal menyampaikan kepada Presiden agar diberikan tambahan berupa insentif tetap untuk para dokter dan tenaga medis, terutama untuk layanan primer. IDI mengusulkan agar insentif tetap yang diberikan tersebut besarnya sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap bulan. Insentif ini, katanya, berbeda dengan tarif kapitasi yang diterapkan pemerintah sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut Zaenal, diharapkan setiap dokter mendapatkan penghasilan sekitar Rp 15 juta hingga Rp 17 juta per bulan. “Kami usulkan Rp 2 juta- Rp 3 juta, itu tetap, baik swasta maupun puskesmas. Kalau tadi kami menghitung, kami harapkan penghasilan per bulan Rp 15 juta dan Rp 17 juta. Dokter Fahmi bahkan katakan Rp 15 juta- Rp 21 juta,” tuturnya.

Selain itu, menurut Zaenal, IDI mengusulkan ada peraturan yang mengatur bahwa dana BPJS bisa dialokasikan langsung kepada puskesmas tanpa melalui pemerintah daerah. “Bahkan tadi disampaikan kalau bisa insentif itu diberikan setelah regulasi dibuat, jadi jangan lagi masuk pemda, tapi betul-betul dikelola oleh dokter puskesmas,” sambungnya.

Dia juga berharap regulasi mengenai insentif tambahan dan pengelolaan dana BPJS ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Sebelumnya, Presiden mengakui adanya masalah terkait insentif bagi para dokter dan petugas medis, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah. Masalah tersebut di antaranya berkaitan dengan penyaluran dana BPJS kepada puskesmas-puskesmas, serta mengenai besaran insentif yang harus diterima para dokter dan tenaga medis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, menurut Presiden, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan tambahan atau aturan pelengkap yang memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah tepat sasaran, dan tepat jumlah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.