Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Presiden Setuju Tambahkan Insentif Dokter

Kompas.com - 08/01/2014, 16:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan setuju untuk memberikan tambahan insentif bagi para dokter yang melaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tambahan insentif tersebut, menurutnya, masih harus diatur melalui regulasi yang akan dibuat.

“Tadi itu beliau setuju, Menko Kesra juga Menko Perekonomian juga. Tapi kan semuanya itu harus dibuatkan regulasinya sehingga tidak ada pengeluaran dana yang tidak ada aturannya,” kata Zaenal seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Dalam rapat tersebut, Zaenal menyampaikan kepada Presiden agar diberikan tambahan berupa insentif tetap untuk para dokter dan tenaga medis, terutama untuk layanan primer. IDI mengusulkan agar insentif tetap yang diberikan tersebut besarnya sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta setiap bulan. Insentif ini, katanya, berbeda dengan tarif kapitasi yang diterapkan pemerintah sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut Zaenal, diharapkan setiap dokter mendapatkan penghasilan sekitar Rp 15 juta hingga Rp 17 juta per bulan. “Kami usulkan Rp 2 juta- Rp 3 juta, itu tetap, baik swasta maupun puskesmas. Kalau tadi kami menghitung, kami harapkan penghasilan per bulan Rp 15 juta dan Rp 17 juta. Dokter Fahmi bahkan katakan Rp 15 juta- Rp 21 juta,” tuturnya.

Selain itu, menurut Zaenal, IDI mengusulkan ada peraturan yang mengatur bahwa dana BPJS bisa dialokasikan langsung kepada puskesmas tanpa melalui pemerintah daerah. “Bahkan tadi disampaikan kalau bisa insentif itu diberikan setelah regulasi dibuat, jadi jangan lagi masuk pemda, tapi betul-betul dikelola oleh dokter puskesmas,” sambungnya.

Dia juga berharap regulasi mengenai insentif tambahan dan pengelolaan dana BPJS ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Sebelumnya, Presiden mengakui adanya masalah terkait insentif bagi para dokter dan petugas medis, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah. Masalah tersebut di antaranya berkaitan dengan penyaluran dana BPJS kepada puskesmas-puskesmas, serta mengenai besaran insentif yang harus diterima para dokter dan tenaga medis.

Oleh karena itu, menurut Presiden, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan tambahan atau aturan pelengkap yang memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah tepat sasaran, dan tepat jumlah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com