PKB: Pertamina Tak Bisa Berlindung di Balik Angka Kerugian

Kompas.com - 05/01/2014, 08:27 WIB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar Kompas.com/SABRINA ASRILKetua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa menolak kebijakan Pertamina yang menaikkan harga Elpiji 12 kilogram. Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far menilai, Pertamina tidak peka terhadap kesulitan rakyat dan berlindung di balik angka kerugian. Pemerintah diminta untuk segera mengambil solusi yang meringankan rakyat.

"Pertamina tidak boleh berlindung di balik angka-angka kerugian. Selama ini Pertamina ngapain saja?" ujar Marwan dalam pernyataan tertulis, Minggu (5/1/2014).

Anggota Komisi V DPR tersebut mengatakan, selama ini inefisiensi yang terjadi di tubuh Pertamina sudah lama terdengar. Ia meminta agar dilakukan audit khusus terhadap Pertamina.

"BUMN harus meringankan beban rakyat, bukan menindas rakyat," katanya.


Menurut Marwan, kenaikan harga elpiji saat ini tidak tepat. Daya beli masyarakat masih sangat rendah. Apalagi, lanjutnya, ongkos pengiriman ditanggung oleh konsumen sehingga harga bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 pasal 25 menyebutkan bahwa harga jual elpiji 12 kg ditetapkan oleh Badan usaha (Pertamina), dengan mempertimbangkan harga patokan elpiji, kemampuan daya beli konsumen, dan pasokan elpiji.

"Peraturan tersebut jelas dan gamblang, harus memperhatikan daya beli konsumen, tidak hanya harga patokan elpiji," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Marwan, negara harus membantu rakyatnya dari kesengsaraan dan kesulitan. Sebab, elpiji merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup orang bnyak sehingga perlu ada proteksi dari pemerintah.

"Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak mengevaluasi kebijkan kenaikan elpiji. Pertamina harus secepatnya menghitung ulang kebijakan ini, jangan menunggu rakyat marah. Pemerintah dan Pertamina harus pula duduk bersama mencari solusi terbaik bukan saling lempar tanggung jawab," ujar Marwan.

Seperti diberitakan, per 1 Januari 2014 Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200. Pertamina berdalih kenaikan harga Elpiji ini untun menutupi kerugian dari bisnis tersebut yang mencapai Rp 7 triliun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X