Kompas.com - 05/01/2014, 08:27 WIB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar Kompas.com/SABRINA ASRILKetua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa menolak kebijakan Pertamina yang menaikkan harga Elpiji 12 kilogram. Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far menilai, Pertamina tidak peka terhadap kesulitan rakyat dan berlindung di balik angka kerugian. Pemerintah diminta untuk segera mengambil solusi yang meringankan rakyat.

"Pertamina tidak boleh berlindung di balik angka-angka kerugian. Selama ini Pertamina ngapain saja?" ujar Marwan dalam pernyataan tertulis, Minggu (5/1/2014).

Anggota Komisi V DPR tersebut mengatakan, selama ini inefisiensi yang terjadi di tubuh Pertamina sudah lama terdengar. Ia meminta agar dilakukan audit khusus terhadap Pertamina.

"BUMN harus meringankan beban rakyat, bukan menindas rakyat," katanya.

Menurut Marwan, kenaikan harga elpiji saat ini tidak tepat. Daya beli masyarakat masih sangat rendah. Apalagi, lanjutnya, ongkos pengiriman ditanggung oleh konsumen sehingga harga bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 pasal 25 menyebutkan bahwa harga jual elpiji 12 kg ditetapkan oleh Badan usaha (Pertamina), dengan mempertimbangkan harga patokan elpiji, kemampuan daya beli konsumen, dan pasokan elpiji.

"Peraturan tersebut jelas dan gamblang, harus memperhatikan daya beli konsumen, tidak hanya harga patokan elpiji," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Marwan, negara harus membantu rakyatnya dari kesengsaraan dan kesulitan. Sebab, elpiji merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup orang bnyak sehingga perlu ada proteksi dari pemerintah.

"Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak mengevaluasi kebijkan kenaikan elpiji. Pertamina harus secepatnya menghitung ulang kebijakan ini, jangan menunggu rakyat marah. Pemerintah dan Pertamina harus pula duduk bersama mencari solusi terbaik bukan saling lempar tanggung jawab," ujar Marwan.

Seperti diberitakan, per 1 Januari 2014 Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200. Pertamina berdalih kenaikan harga Elpiji ini untun menutupi kerugian dari bisnis tersebut yang mencapai Rp 7 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Nganduk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganduk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X