Kompas.com - 30/12/2013, 18:42 WIB
Anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya merilis uang palsu sebanyak 443 lembar pecahan seratus ribu rupiah atau Rp. 44.300.000, Surabaya, Senin (25/3/2013). Dalam pengungkapan tersebut berhasil diamankan dua pelaku berinisial SM dan SG beserta barang bukti berupa uang palsu setengah jadi dan printer. 

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAAnggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya merilis uang palsu sebanyak 443 lembar pecahan seratus ribu rupiah atau Rp. 44.300.000, Surabaya, Senin (25/3/2013). Dalam pengungkapan tersebut berhasil diamankan dua pelaku berinisial SM dan SG beserta barang bukti berupa uang palsu setengah jadi dan printer.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jelang pelaksanaan Pemilu 2014, publik diharapkan dapat mewaspadai peredaran uang palsu yang kerap terjadi di masyarakat. Politik uang yang biasanya dihalalkan oleh para peserta pemilu menjadi salah satu pintu masuk beredarnya uang palsu tersebut di masyarakat.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan, praktik politik uang menjelang pemilu sebetulnya bukanlah hal yang baru. Bak gayung bersambut, peserta pemilu memanfaatkan tingginya kebutuhan uang di masyarakat. Namun, di sisi lain, mereka juga memerlukan dukungan pemilih agar dapat memperoleh suara sesuai yang ditargetkan.

"Karena antara supply and demand berada dalam satu pola yang sama. Di level pemilih, politik uang bukanlah suatu hal yang melanggar undang-undang," kata Abdullah seusai diskusi bertajuk Menyoal Dana Kampanye Partai dan Caleg di Sekretariat ICW, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Ia menambahkan, cara praktis yang kerap dilakukan peserta pemilu untuk mendulang suara merupakan sebuah cara yang salah, apalagi jika mereka dengan sengaja menggunakan uang palsu untuk membeli suara masyarakat. Itu tidak hanya melanggar UU Pemilu, tetapi juga melanggar ketentuan pidana.

Sementara itu, terlepas dari peredaran uang palsu, meningkatnya peredaran uang dapat memicu angka inflasi yang tinggi di masyarakat. Untuk itu, jajaran stakeholder, mulai dari Bank Indonesia hingga Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), diharapkan dapat mampu memantau peredaran uang karena kedua institusi itulah yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, ia mengatakan, netralitas kedua lembaga tersebut juga diperlukan. Menurutnya, sebagai lembaga negara, mereka memiliki andil yang besar dalam mengatur peredaran uang.

"Karena Peruri ini berada di bawah kendali partai penguasa, saya kira penting juga dalam menjaga netralitas dan kemudian tidak menjadi alat kekuasaan dalam kontestasi pemilu," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.