Kompas.com - 30/12/2013, 18:42 WIB
Anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya merilis uang palsu sebanyak 443 lembar pecahan seratus ribu rupiah atau Rp. 44.300.000, Surabaya, Senin (25/3/2013). Dalam pengungkapan tersebut berhasil diamankan dua pelaku berinisial SM dan SG beserta barang bukti berupa uang palsu setengah jadi dan printer. 

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAAnggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya merilis uang palsu sebanyak 443 lembar pecahan seratus ribu rupiah atau Rp. 44.300.000, Surabaya, Senin (25/3/2013). Dalam pengungkapan tersebut berhasil diamankan dua pelaku berinisial SM dan SG beserta barang bukti berupa uang palsu setengah jadi dan printer.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jelang pelaksanaan Pemilu 2014, publik diharapkan dapat mewaspadai peredaran uang palsu yang kerap terjadi di masyarakat. Politik uang yang biasanya dihalalkan oleh para peserta pemilu menjadi salah satu pintu masuk beredarnya uang palsu tersebut di masyarakat.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan, praktik politik uang menjelang pemilu sebetulnya bukanlah hal yang baru. Bak gayung bersambut, peserta pemilu memanfaatkan tingginya kebutuhan uang di masyarakat. Namun, di sisi lain, mereka juga memerlukan dukungan pemilih agar dapat memperoleh suara sesuai yang ditargetkan.

"Karena antara supply and demand berada dalam satu pola yang sama. Di level pemilih, politik uang bukanlah suatu hal yang melanggar undang-undang," kata Abdullah seusai diskusi bertajuk Menyoal Dana Kampanye Partai dan Caleg di Sekretariat ICW, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Ia menambahkan, cara praktis yang kerap dilakukan peserta pemilu untuk mendulang suara merupakan sebuah cara yang salah, apalagi jika mereka dengan sengaja menggunakan uang palsu untuk membeli suara masyarakat. Itu tidak hanya melanggar UU Pemilu, tetapi juga melanggar ketentuan pidana.

Sementara itu, terlepas dari peredaran uang palsu, meningkatnya peredaran uang dapat memicu angka inflasi yang tinggi di masyarakat. Untuk itu, jajaran stakeholder, mulai dari Bank Indonesia hingga Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), diharapkan dapat mampu memantau peredaran uang karena kedua institusi itulah yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, ia mengatakan, netralitas kedua lembaga tersebut juga diperlukan. Menurutnya, sebagai lembaga negara, mereka memiliki andil yang besar dalam mengatur peredaran uang.

"Karena Peruri ini berada di bawah kendali partai penguasa, saya kira penting juga dalam menjaga netralitas dan kemudian tidak menjadi alat kekuasaan dalam kontestasi pemilu," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

Nasional
Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.