Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/12/2013, 07:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Suhu politik mulai terasa "panas" memasuki tahun 2013. Setahun menjelang pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu 2014. Partai, tokoh-tokoh politik, mulai bergeliat. Sejumlah nama pun mulai disebut-sebut masuk bursa calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, ada yang sudah percaya diri mendeklarasikan diri meski belum tentu tiket bertarung dalam genggaman. 

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (dua kiri) dan Hary Tanoesoedibjo bersalaman dengan didampingi istri masing-masing saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
Wiranto-Hary Tanoesoedibjo

Pada 2 Juli 2013, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, dua petinggi Hanura, Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo mendeklarasika diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan diusung partainya pada Pemilihan Presiden 2014.

Deklarasi Wiranto-HT mengundang berbagai komentar dan spekulasi. Ada yang menilai bahwa Hanura telah melawan pakem politik, di mana mayoritas partai politik memilih menunggu hasil pemilihan umum legislatif sebelum mendeklarasikan bakal calon presidennya.

Namun, Hanura menyatakan bahwa deklarasi telah dilakukan dengan pertimbangan matang sekaligus untuk menjawab besarnya dorongan dari akar rumput partai. Wiranto dan Hary Tanoe dianggap sebagai pasangan ideal dan komplet.

"Semua berjalan lancar. Orang boleh berkomentar banyak, tapi yang penting kan faktanya," kata Hary Tanoe.

Konvensi Demokrat

Tak mau ketinggalan start, pada 7 Juli 2013, Partai Demokrat, melalui Ketua Umum Susilo Bambang YUdhoyono mengatakan, partainya akan menggelar konvensi untuk menjaring bakal calon presiden yang akan diusung. 

Konvensi Demokrat dimotori belasan anggota komite dari berbagai latar belakang dan didominasi oleh tokoh eksternal partai. Semua kegiatan kandidat diatur oleh komite, termasuk aturan main, sampai sumber dana penyokong masing-masing kandidat.

KOMPAS Ilustrasi: para pejabat yang mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat
Demokrat yakin, konvensi mampu membuka ruang demokrasi yang lebih luas pada tokoh-tokoh internal dan eksternal untuk maju ke panggung pilpres. Di saat yang sama, konvensi juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik yang runtuh setelah Demokrat dihantam badai kasus korupsi.

"Kandidat konvensi punya potensi melampaui elektabilitas capres lain," kata anggota Komite Konvensi Calon Presiden Demokrat, Rully Charis.

Namun, konvensi mendulang kritik sejak pertama dilahirkan karena dituding hanya akal-akalan dan tak akan transparan. Tak heran jika tokoh sekaliber Jusuf Kalla dan Mahfud MD menolak undangan komite untuk ikut berkompetisi pada Konvensi Capres Demokrat.

Sejumlah hasil survei tentang konvensi Demokrat juga menunjukkan hasil yang tak menggembirakan. Salah satunya survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan elektabilitas Demokrat terus terjun bebas di bawah 15 persen. Kandidat konvensi dinyatakan belum mampu mengimbangi tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden 2014.

Peneliti LSI Ardian Sopa memprediksi Demokrat tak akan menjadi pemain utama di 2014.

"Pilihannya tinggal bergabung ke poros tengah. Di poros tengah pun, dia (Demokrat) tidak akan menjalankan peran utama," kata Ardian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com